Meski namanya sekolah rakyat, namun sejatinya kurikulumnya sama dengan sekolah negeri atau sekolah reguler lainya. Hanya saja model boarding school, ya kira kira sama dengan model pondok pesantren. Sekolah berasrama ini untuk memastikan pendidikan dan pengasuhan yang optimal.
Dari 19 sekolah rakyat, tiga milik Pemprov Jatim yaitu tiga rombel SMA di Malang, enam rombel SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan. Selain itu sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA tersebar di beberapa kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Jombang, Probolinggo dan lainya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemprov Jawa Timur Restu Novi Widiani mengkonfirmasi bahwa seluruh siswa sekolah rakyat dipastikan sudah melalui verifikasi dan dikeluarkan SK oleh gubernur, bupati dan walikota setempat. Sehingga semua resmi telah melalui proses dan dipastikan dari keluarga prasejahtera dan desil 1 maupun desil 2 dari DTSEN yang telah melalui ground check.
“Kalau sekolah rakyat yang gedungnya pemprov ya yang SK kan siswanya oleh gubernur. Sedangkan yang di kab kota maka SK siswa yang menetapkan bupati wali kota,” tegas Novi.
Selain 19 sekolah rakyat yang akan dimulai Juli 2025/2026, juga ada sebanyak 23 lokasi BLK di Jatim yang sedang dilakukan asesmen untuk difungsikan sebagai sekolah rakyat tahap selanjutnya.
“Karena arahan Bapak Presiden 100 sekolah rakyat diluncurkan tahap pertama yang peluncuran Juli bulan depan. Selain itu juga akan ditambah 100 sekolah rakyat lagi, nah untuk itu di Jatim kan ada 16 plus dengan yang punya kementerian jumlahnya 23. Maka itu sedang disurvei untuk dijadikan sekolah rakyat sementara,” ujarnya. (min)
