SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Suasana hangat dan dinamis mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, rapat dimulai pada pukul 14.10 WIB. Hadir dalam sidang tersebut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para kepala OPD, serta 35 anggota dewan. Namun sebelum membahas poin-poin krusial, suasana sempat mencair saat Adi Sutarwijono membuka sidang dengan gurauan yang mengundang tawa.
“Karena isu efisiensi dan keterbatasan waktu, kami harap juru bicara fraksi cukup menyerahkan salinan tertulis pemandangan umumnya, tanpa harus membacakan secara utuh,” selorohnya, memancing senyum hadirin.
Salah satu fraksi yang menyampaikan pemandangan umum secara tertulis sekaligus lisan adalah Fraksi PKS. Melalui juru bicara Cahyo Siswo Utomo, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan penting, mulai dari apresiasi hingga evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya selama tahun anggaran 2024.
PKS memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemkot mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 13 kali berturut-turut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 persen juga dinilai sebagai capaian positif, meskipun belum menyamai tahun 2022 yang mencapai 6,51 persen.
Cahyo juga menyoroti angka serapan anggaran belanja yang mencapai 86,94 persen. Walau menurun dari tahun sebelumnya, nominal belanjanya tetap meningkat. Pendapatan daerah pun dinilai sehat, mencapai Rp10,03 triliun atau 88,78 persen dari target.
Salah satu fokus perhatian Fraksi PKS adalah dominasi PBB dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka mengapresiasi terbitnya Perwali No. 14 Tahun 2024 tentang penghapusan sanksi administratif PBB, dan mendorong agar kebijakan keringanan diperluas bagi masyarakat rentan. Tak hanya itu, PKS juga mendorong diversifikasi sumber pendapatan agar kota tidak terlalu bergantung pada sektor tersebut.
Namun, tak semua isi laporan bernada positif. PKS menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya 19 persen, serta penurunan signifikan dalam pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi—yang hanya terealisasi 56,82 persen, turun jauh dari 88,35 persen di tahun sebelumnya.
