Vinanda yang akrab disapa Mbak Wali meninjau langsung proses fasilitasi sertifikasi halal, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga persyaratan administrasi halal. Ia menyebutkan, dengan pertumbuhan perdagangan yang pesat, kunjungan wisata yang meningkat, dan mayoritas penduduk muslim, Kota Kediri perlu hadir sebagai kota dengan produk dan destinasi yang mendukung ekosistem halal.
“Ini bukan sekadar tren. Kota ini perlu punya kawasan wisata halal dan produk halal sebagai identitas dan daya tarik,” kata Vinanda.
Sejak tahun 2017, Pemkot Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) telah menggelar fasilitasi sertifikasi halal secara gratis. Hingga tahun 2024, tercatat 197 pelaku usaha telah mendapat sertifikasi, terdiri dari 30 skema self declare dan 167 skema reguler.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga 30 April 2025 tercatat sebanyak 6.728 pelaku usaha Kota Kediri telah bersertifikat halal, dengan rincian 6.520 skema self declare dan 208 reguler.
“Angka ini menunjukkan kesadaran yang luar biasa dari pelaku usaha Kota Kediri. Saya harap ke depan semakin banyak pelaku usaha lain yang termotivasi mengikuti jejak ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Vinanda menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia sudah bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026. Oleh karena itu, ia mengajak pelaku usaha memanfaatkan momen pendampingan ini dengan baik.
“Semakin banyak produk halal, semakin kuat pula ekonomi kita. Ini bagian dari misi Sapta Cita: produktif, kreatif, dan inovatif,” ujarnya.
Mbak Wali optimistis fasilitasi halal ini dapat mendongkrak sektor UMKM sekaligus memperkuat peran Kota Kediri dalam rantai ekonomi halal global.
“Kami ingin roda perekonomian Kota Kediri terus bergerak naik. Dengan sertifikasi halal, insya Allah Kota Kediri MAPAN bisa segera terwujud,” pungkasnya.
