SURABAYA – Langkah strategis memperkuat kualitas pembangunan melalui ketersediaan data akurat dan terpercaya. Pemkot Surabaya menjalin kerja sama trilateral dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025). Kerja sama trilateral ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menyediakan dan memanfaatkan informasi statistik yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ruang lingkup kerja sama yang disepakati antara lain, penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, dan pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu, juga meliputi pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, dukungan kegiatan sensus, survei, pendataan dan pemutakhiran data tunggal sosial hingga ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya rekonsiliasi data antar instansi untuk menghasilkan data yang benar dan menghindari kebingungan dalam implementasi kebijakan. Ia mengapresiasi, langkah progresif dan visi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam menginisiasi kerjasama tersebut.
“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerjasama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” kata Tito.
Mendagri Tito menegaskan, akan mendukung penuh kerjasama yang dilakukan agar model ini dapat direplikasi di seluruh Indonesia, sehingga tercipta rekonsiliasi data yang aktif dan proaktif.
“Tentunya kami mendukung penuh kerjasama ini, dengan dukungan dari BPS dan Bappenas. Kami berharap melalui MoU dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan rasa syukur atas terjalinnya kerjasama antara ketiga pihak. Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Perumahan terkait validitas data warga miskin. Dari pertemuan tersebut, disepakati data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data di bawah koordinasi BPS.
“Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Bahkan, mereka terkejut dengan detail data yang dimiliki Kota Surabaya,” ujarnya.
