“Wali kota ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sehingga ketika ada permasalahan tidak hanya dibebankan kepada pengurus, tapi semua menjadi satu bagian, dan itu sudah disepakati bersama. Sehingga nanti ketika ada rekomendasi-rekomendasi dari Komwil maka kita akan rapatkan dan menjadi satu bagian,” katanya.
Selain itu, Eri juga menyampaikan, bahwa kota yang tergabung ke dalam APEKSI, harus memiliki visi misi yang bisa menunjang program visi misi Presiden RI Prabowo Subianto. Maka dari itu, ia menyebutkan, ketika sebuah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ia mencontohkan salah satu program Presiden Prabowo soal Indonesia bebas sampah di tahun 2029. Adanya program tersebut, maka setiap kota harus memiliki tempat pemilahan mandiri untuk mengurangi tumpukan sampah di Indonesia.
“Maka yang kita lakukan hari ini adalah menentukan bagaimana kita bisa mengurangi sampah, salah satunya adalah memilah sampah dari rumah. Menteri Lingkungan Hidup (LH) kemarin juga menyampaikan untuk kota penghasil sampah 1000 ton per hari akan diberi alat menggunakan biaya dari pusat,” paparnya.
Eri juga menyinggung soal sistem satu data. Menurunnya, jika setiap kota memiliki sistem satu data dari pemerintah pusat, maka masalah kemiskinan, stunting, dan sebagainya bisa teratasi dan diintervensi oleh masing-masing pemerintah kota.
“Karena data kami berbeda dengan data yang disurvei oleh BPS. Tadi beliau (Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir) alhamdulillah sudah dirapatkan dengan Pak Menteri (Mendagri Tito Karnavian) dan BPS, sehingga dengan begitu data itu bisa diberikan kepada kami by name by addres dan kami bisa mengintervensi keluarga miskin dan anak-anak yang kategori stunting,” jelasnya.
Dari contoh tersebut, lanjut Eri, maka setiap kota di Indonesia bisa membantu visi misi presiden ke depannya.
“Kalau kita tidak punya data by name by addres, bagaimana kita bisa memberikan intervensi. Itu yang kita lakukan hari ini,” tukasnya. (*)
