Seluruh pemerintah daerah di Indonesia, jelasnya, ingin menjalankan program sekolah rakyat di masing-masing daerahnya. Namun, yang masih menjadi kendala sampai saat ini adalah adanya keterbatasan lahan di perkotaan. Akibatnya, sekolah rakyat di perkotaan tidak bisa menjadi satu bagian di lahan 5 hektar sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Kami di kota ini rata-rata tidak memiliki lahan seluas 5 hektar, tapi kami ingin menjadi bagian, support betul kebijakan Pak Presiden Prabowo dengan sekolah rakyat. Nah, apakah nanti dimungkinkan, kami bersumbangsih sekolah rakyat ini bisa dengan (terpisah) SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri,” ulasnya.
Eri juga menyampaikan soal kopdes merah putih. Dalam program ini, perkotaan di Indonesia juga terkendala keterbatasan lahan persawahan dan peternakan. Oleh karena itu, dia akan mengusulkan program kerjasl sama antara kopdes dengan koperasi kelurahan pada saat Munas APEKSI VII mendatang.
“Kota ini kan rata-rata konsumen, bukan produsen, maka akan kami sampaikan juga bagaimana nanti (ada) koperasi kelurahan. Kami tidak mungkin menyediakan pupuk karena kami tidak ada tempat persawahan, juga tidak ada ternak, maka sebagai konsumen kami (koperasi kelurahan) bisa bekerjasama dengan kopdes. Contoh, kalau Surabaya itu membutuhkan telur untuk seluruh kebutuhan hotel dan rumah makan, maka kami bisa menggunakan koperasi kelurahan, nah koperasi kelurahan akan mengambil dari kopdes yang ada di Kota Blitar,” paparnya.
Eri pun memastikan, seluruh kepala daerah yang hadir dalam Munas APEKSI VII nanti, membahas dua program tersebut untuk didiskusikan lebih lanjut. Setelah itu, para kepala daerah akan meminta masukan dan saran kepada Presiden Prabowo, agar program tersebut bisa berjalan maksimal di masing-masing wilayahnya. (*)
