Ia mencontohkan penanganan banjir di Surabaya. Setelah warga diminta untuk mengusulkan titik rawan banjir, jika seluruhnya dikerjakan menggunakan anggaran pemkot, biaya yang dialokasikan untuk penanganan banjir bisa mencapai sekitar Rp 9,3 triliun. Selain itu, juga ada usulan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) bisa mencapai kurang lebih Rp 2 triliun dan bantuan kesehatan mencapai Rp 1,4 triliun.
“Kemudian ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni, itu kalau ditotal seluruhnya bisa mencapai Rp 286 miliar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang didahulukan yang mana? Sehingga harus ada yang namanya skala prioritas. Maka dari itu, saya berharap warga yang mampu itu mau menyumbangkan hartanya untuk orang yang tidak mampu,” jelasnya.
Rencananya, ia akan menyampaikan visi-misi program pemkot lima tahun ke depan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya pada Senin, 3 Maret 2025. Harapannya, setelah disampaikan visi-misi tersebut, akan muncul skala prioritas yang akan dikerjakan pemkot bersama DPRD Surabaya selama lima tahun ke depan.
“Saya yakin, dengan model seperti itu, lima tahun ke depan masyarakat Surabaya menjadi lebih sejahtera. Itu akan saya sampaikan semuanya, sehingga tidak ada lagi yang berbicara tanpa ada data,” tandasnya. (*)
