JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M. Sarmuji mengomentari potensi PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyusul kabar Gerindra yang disebut-sebut bergerak sendiri mempertemukan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sarmuji mengingatkan kondisi psikologis partai-partai politik lain yang tergabung dalam KIM. Sarmuji pun menyinggung soal KIM belum satu suara terkait rencana pertemuan.
“Yang perlu dipastikan adalah kenyamanan psikologi di antara mitra koalisi. Kalau urusan keuntungan dan kerugian semua ada plus minusnya,” kata Sarmuji saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Lebih jauh Sarmuji enggan menanggapi kemungkinan PDIP bila bergabung dengan koalisi pemerintahan. “Kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, kami loyal kepada Presiden. Hubungan Golkar dengan PDIP juga baik,” tambahnya lagi.
Santer isu pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lainnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Diisukan juga sudah sempat terjalin komunikasi secara virtual antara Prabowo-Megawati, membicarakan sejumlah deal politik agar PDIP merapat. Mulai dari menunda KPK menahan Hasto hingga syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.
Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, Sufmi Dasco memastikan belum ada pembicaraan apapun. Apalagi mengarah syarat-syarat tertentu,” ujarnya. (jon/ais)