Komisi C DPRD Surabaya: APBD Sisa15 Persen Pemkot Bisa Apa?

Komisi C DPRD Surabaya: APBD Sisa15 Persen Pemkot Bisa Apa?
Suasana rapat dengar pendapat komisi C DPRD Surabaya

SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Komisi C DPRD Surabaya bidang pembangunan menggelar rapat dengar pendapat perdana dengan mengundang Bappeda Litbang, Bagian Administrasi Pembangunan, PPKAD dan Bapenda. Rapat yang dihadiri semua anggota komisi C ini adalah untuk evaluasi dan mendorong Pemkot Surabaya agar capaian target di tengah keterbatasan fiskal ini dapat recapai dengan baik.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya M. Eri,SE, M.Kp mengatakan, bahwa rapat perdan yang digelar kali ini adalah terkait evaluasi triwulan ketiga dan persiapan triwulan keempat. Evaluasi ini sebagai kesiapan pemerintah dalam malaksanakan program- program selanjutnya.

“Secara umum kami mengawal, bagaimana program-program prioritas Pemkot di tengah tantangan fiskal ini bisa tetap optimal bejalan sampai akhir tahun,” ujarnya usai melakukan RDP di ruang Komisi C Selasa (22/11/2024)

Eri menyatakan, pihaknya sempat melakukan evaluasi soal realisasi PAD yang secara prosentase memang lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi per bulan Okotober di angka 73,62 % yang tahun lalu sekitar 72 %.

Pertama, adanya progres, bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah bisa digali dengan baik. Kedua, pemulihan ekonomi di Surabaya mulai terus makin masif sehingga PAD trend nya meningkat. Namun begitu, ada tantangan-tantangan kedepan yang harus diantisipasi agar semua target dapat terealisasi dengan baik.

“Dan kami tadi sudah meminta kepada OPD terkait untuk melakukan exercise, mitigasi dan beberapa simulasi. Kalau pendapatan 90 persen misalnya, bagaimana kalau ditingkatkan menjadi 95 persen sehingga bisa optimal,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar Pemkot bisa lebih optimal, lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan. Jangan sampai infratruktur dan penanganan banjir diabaikan, hingga masyarakat tidak merasa nyaman .

“Kita optimis meski ada tantangan fiskal, sehingga ada beberapa hal yang belum dicapai, tetapi jangan sampai belanja – belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat soal infrastruktur kemudian penanganan banjir karena memasuki musim hujan, soal penanganan sampah dan sebagainya bisa lebih optimal. Kita mendorong agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu target -target dari Pemkot,” katanya.

Ditempat yang sama, Aning Rahmawati, ST Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya menambahkan, meski ada kenaikan PAD namun pihaknya merasa sangat mengkhawatirkan. Pasalnya APBD 2024 Perubahan naik dari 10,8 menjadi 11,5 Triliun. Sementara kesanggupan Bapenda sampai akhir tahun hanya di 10,5., tidak ada pembangunan apapun dana akan habis.

“Ini artinya, murni pun tidak tercapai, karena ada selisih yang nantinya akan terrasionalisasi oleh Pemkot (ada program yang kemungkinan hilang). Maka kami berpesan agar kegiatan-kegiatan prioritas dari aspirasi masyarakat yang sudah dititipkan dipundak DPRD Surabaya untuk tetap menjadi prioritas,” ungkapnya.

Aning, politisi perempuan PKS ini mengatakan, pihaknya telah meminta data terkait rencana rasionalisasi, sehingga memetakan mana saja yang masuk program prioritas untuk masyarakat. Karena itu pihaknya terus mempelajari masalah, sehingga dapat menentukan solusi. Antara rasionalisasi atau di relokasi.

“Realisasi PAD rata-rata mencapai angka diatas 70-80 persen, namun dari sektor retribusi hanya bisa mencapai angka 56 persen, jadi ini terendah. Dan disitu yang terendah dari Dinas Perhubungan yakni dari TJU dan TPK,” pungkasnya. (*)