Rabu, 19 Juni 2024
26 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaPenjual dan Pembeli Gas Melon di Surabaya dalam Pengawasan Pemkot

    Penjual dan Pembeli Gas Melon di Surabaya dalam Pengawasan Pemkot

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Pemerintah Pusat mulai memberlakukan kebijakan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram atau gas melon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per 1 Juni 2024. Kebijakan ini dilakukan agar pengguna LPG 3 Kg tepat sasaran.

    Menanggapi kebijakan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa subsidi LPG 3 Kg harus tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    “Saya sepakat, semua subsidi itu adalah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Wong sugih, ojok jaluk subsidi (Orang kaya jangan minta subsidi),” kata Eri, Senin (10/6/2024).

    Karena itu, dia menekankan bahwa masyarakat yang mampu hendaknya membeli LPG 12 Kg. Artinya, bukan memanfaatkan subsidi LPG 3 Kg, yang diperuntukkan bagi rakyat miskin.

    Baca juga :  Wali Kota Serahkan Puluhan Hewan Kurban ke RPH untuk Warga Surabaya

    “Kalau yang mampu, belilah LPG 12 kilogram, tapi yang tidak mampu, belilah 3 kilogram. Tapi kan kadang kita ini, yang mampu memiliki usaha, pakai yang 3 Kg,” ujarnya.

    Eri pun mengimbau masyarakat agar sadar akan kemampuan dan saling membantu. Baginya, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat mampu membantu yang tidak mampu.

    “Kalau yang mampu, bantulah yang tidak mampu. Jangan sampai bantuan pemerintah untuk orang miskin tidak tepat sasaran,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

    Untuk memastikan kebijakan LPG 3 Kg di Surabaya berjalan, Eri menegaskan, bahwa Pemkot Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap penjualan.

    “Kita lakukan (pengawasan) nanti. Semua penjual LPG nanti harus membuat laporan untuk siapa saja yang beli 3 Kg. Karena kalau untuk kepentingan umat, ya kita mesti tegak lurus,” tegas dia.

    Baca juga :  Terima Sapi dari Khofifah, Golkar Jatim Kirim Hewan Kurban ke PWNU dan PWM

    Ditegaskan, komitmen Pemkot Surabaya untuk menegakkan kebijakan pembelian LPG 3 Kg demi kepentingan rakyat. “Kami dari pemerintah punya prinsip jangan sampai bantuan kami tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

    Ia menyadari bahwa kebijakan dari pemerintah pusat ini mungkin akan menuai kritik dari sebagian pihak. Namun apabila kebijakan ini tidak diterapkan dengan tegas, maka yang berdampak adalah masyarakat miskin.

    “Tapi kadang kalau ditertibkan, kita (pemerintah) dibilang tidak pro rakyat. Rakyat yang mana? Yang miskin kan kasihan. Kalian yang mampu (kaya) jangan nemen-nemen (terlalu), belilah 12 kg,” tukasnya. (*)

    Reporter : Wetly

    COPYRIGHT © 2024 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan