SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Wali Kota Eri Cahyadi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menjaga netralitasnya selama bertugas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024.
Itu disampaikan Eri Cahyadi saat menghadiri pengambilan sumpah/janji anggota PPK di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Kamis (16/5/2024). Setidaknya, ada sebanyak 155 PPK yang dilantik.
“Pilkada ini hanya kepentingan duniawi dan hanya sesaat. Jadi, jangan sampai Pilkada ini bisa merusak tali silaturahmi yang sudah sejak dulu kita jalani di Kota Surabaya. Apalagi, Surabaya ini dibangun dengan rasa kekeluargaan, Surabaya ini dibangun dengan rasa keguyuban dan kerukunan, jadi jabatan dan kekuasaan itu hanya bersifat sementara di Kota Surabaya,” kata Eri seusai pelantikan PPK.
Selain itu, ia juga meminta secara khusus kepada para PPK untuk terus melakukan sosialisasi apabila nantinya sudah mulai bergerak di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi itu tentu untuk memberikan pengetahuan agar masyarakat bisa memilih pemimpinnya di Pilkada tahun 2024 ini.
“Semakin banyak yang datang (pencoblosan), berarti itu keberhasilan kita semuanya untuk menjadikan kota ini menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” ujarnya.
“Karena itu, saya berharap para PPK selalu menjaga netralitasnya selama bertugas menjadi panitia pemilu, sehingga kepercayaan masyarakat kepada KPU semakin tinggi. Alhasil, nantinya dapat memunculkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang memiliki akidah agama yang kuat”.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menjelaskan bahwa PPK yang dilantik hari ini sebanyak 155 orang. Setiap kecamatan ada 5 PPK dan di Surabaya ini ada sebanyak 31 kecamatan, sehingga totalnya ada 155 orang.
Menurutnya, setelah dilantik, maka agenda selanjutnya yang harus diikuti oleh PPK itu adalah Bimtek. Dalam Bimtek tersebut, nantinya PPK itu akan diberikan pemahaman soal tugas, kewajiban dan wewenang PPK dalam Pilkada 2024.
“Apalagi dalam Pilkada 2024 ini kan kebetulan Surabaya juga bersamaan dengan pelaksanaan Pilgub ya secara serentak. Jadi, memang tugasnya agak berbeda, ada tambahan lah dibanding dengan tugas PPK Pilkada sebelumnya,” kata Nur Syamsi.
Setelah Bimtek, agenda yang terdekat adalah rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Selanjutnya, PPK dan PPS akan berkoordinasi untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. (*)
