JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Masih kurangnya pemahaman pejabat di daerah tentang kemerdekaan pers, juga karya jurnalistik dan informasi tulisan di media sosial. Kemendagri siap melakukan kerjasama dengan Dewan Pers dan PWI.
“Memang masih banyak teman teman birokrasi kurang paham mengenai kebebasan pers, terutama pemberian informasi pada publik, sekaligus sebagai sarana pendidikan hiburan. Juga pembentukan opini publik, Kementerian Dalam Negeri siap bekerjasama dengan Dewan Pers dan PWI melakukan sosialisasi dengan pejabat pejabat di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Pernyataan di atas disampaikan saat menjawab pertanyaan Djoko Tetuko dari PWI Jatim, pada Konvensi Nasional Media Massa, di Hall Room Candi Bentar, Putri Duyung Resort Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Padahal, lanjut Tito, saat menyampaikan materi fokus pada kemerdekaan pers, media pers atau media konvensional dan media sosial, mengenai perkembangan dan plus minus mengisi informasi saat ini. “Bahwa pemahaman terhadap peraturan tentang pers dan kode etik jurnalistik,
akan memperkuat demokrasi,” ujarnya mantan Kapolri ini.
Tetapi, Mendagri Tito, juga menegaskan bahwa
banyak teman teman pejabat di lapangan, masih alergi dengan pers, dan muncul pendapat mungkin kurang kualitas. Bahkan ada yang baru sepotong disiarkan atau dilempar ke publik.
“Jadi betul juga persepsi teman teman birokrat, kalau pemberitaan atau informasi di media seperti itu. Padahal banyak sekali pers berkualitas kalau media pers karena untuk membuat berita berimbang berlapis lapis proses check and richeck untuk menjaga kualitas,” tandasnya.
Dalam hal sosial media atau media sosial, menurut Tito, semua orang asal punya akun dapat menginformasikan sendiri dan menangani sendiri karya tulis atau produk informasi dari kemampuannya pribadi. Sehingga sosial media negatifnya terlalu besar daripada positifnya. “Alangkah baiknya dari kalangan internal melakukan perbaikan sendiri,” jaraknya.
Apalagi, lanjut Mendari, saat ini sosial media lebih berpengaruh dibanding konvensional media . “Tetapi kuncinya kualitas produk informasi media itu. Kalau kualitas pasti akan bertahan,” tandasnya.
Berkaitan dengan sosialisasi UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan terkait, termasuk juga akan mengandung dengan Komisi Informasi untuk menjelaskan UU KIP tentang informasi yang dikecualikan . “Masalah yang dirahasiakan . Mungkin nanti koordinasi dengan teman teman KI mensosialisasikan lagi supaya paham tentang hak rakyat memperoleh informasi baik. Dan informasi yang dikecualikan,” tutur Tito.
Kekurangsemournaan Pemilu 2024, menurut dia,
Indonesia ini melakukan Pemilu terbesar di dunia dalam kurun waktu sehari. “Mobilisasi orang tidak gampang dan sangat nenentukan. Fakta di lapangan petugas KPPS sampai komisioner bawa kotak suara ke sana kemari. “Peran teman teman pers dangat besar untuk melakukan reportase dan investigasi, sekaligus check dan richeck lagi,” harapnya.
