Jumat, 24 Mei 2024
29 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoPemkab Mojokerto Fasilitasi Manajemen Pengembangan Ponpes

    Pemkab Mojokerto Fasilitasi Manajemen Pengembangan Ponpes

    MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat menggelar Fasilitasi Pengembangan Pesantren tahun 2023. Kegiatan ini guna meningkatkan manajemen dan pengetahuan mengenai materi pengelolaan dan pengembangan pondok pesantren (Ponpes) di bumi Majapahit.

    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati secara resmi membuka agenda sosialisasi dan fasilitasi pengembangan pesantren yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Amin, Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko. Kegiatan ini diikuti sedikitnya 270 peserta dari pengurus pondok pesantren Se-Kabupaten Mojokerto.

    Bupati Ikfina mengatakan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran, pendidikan, dan keteladanan dari seorang kyai kepada santrinya.

    “Sehingga pendidikan pesantren diharapkan dapat menempa diri santri menjadi pribadi yang mandiri, mengembangkan semangat kebersamaan yang meliputi sikap tolong-menolong dan persaudaraan sesama santri,”jelas Bupati, Ikfina, Kamis (21/12/2023).

    Baca juga :  Peringatan Harkitnas, Pj. Wali Kota Serahkan Penghargaan untuk Sekolah & RW Berprestasi

    Bupati Ikfina juga meminta pesantren berperan aktif untuk melakukan pembinaan-pembinaan terkait kasus bullying maupun kekerasan seksual. Menurutnya, kasus-kasus tersebut sering terjadi di lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun pesantren.

    “Maka dari itu perlu kita cegah, bahwa perbuatan itu tidak boleh diteruskan dan harus berhenti”, tegasnya.

    Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini meminta para pengasuh dan pengurus pesantren tak hanya memberikan pendidikan dan dakwah kepada para santri. Namun, juga memastikan hak-hak para santri yang usianya tergolong anak-anak terpenuhi dengan baik.

    “Saya minta tolong betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti ke depannya mungkin kami akan turun, bagaimana kami memastikan bahwa pondok pesantren betul-betul sudah melaksanakan pemenuhan terhadap hak-hak anak,” pungkasnya. (*).

    Reporter : Gatot Sugianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan