“Seperti stunting turun karena ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini didukung dengan adanya orang tua asuh balita stunting, serta adanya kelas parenting melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH),” tegasnya.
Pada bidang ekonomi, Pemkot Surabaya juga telah meluncurkan Program Padat Karya sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Program ini menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan warga miskin dalam mengelolah aset milik Pemkot Surabaya. Ada pula pemberdayaan UMKM melalui E-Peken, kini tercatat 2.835 akun pelaku UMKM telah terdaftar, terdiri dari 999 Toko Kelontong dan 200 pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK).
“Terkait ekonomi juga begitu, tak hanya para lelaki yang bekerja, tetapi sekarang dengan dukungan untuk pelaku UMKM, perempuan juga menggerakan ekonomi di Surabaya. Pemkot memfasilitasi pemasaran dan pameran regional, nasional, dan internasional. Serta pemberdayaan urban farming dan kelompok wanita tani,” ujar dia.
Eri lantas menjelaskan bahwa seluruh layanan dasar di Kota Surabaya telah tersedia. Dalam bidang pendidikan, Kota Surabaya menjadi barometer pengembangan PAUD Holistik Integratif tingkat Nasional, terbentuknya Sekolah Arek Suroboyo (SAS) yang menjamin lingkungan pendidikan ramah anak, pemberian beasiswa, pemberian seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis tebus ijazah, kerjasama dengan perguruan tinggi dalam program Surabaya Mengajar, serta tersedianya Rumah Anak Prestasi bagi anak-anak disabilitas.
“Layanan dasar sudah terpenuhi semuanya di Kota Surabaya, tetapi kami tidak pernah berhenti, kami terus berusaha dengan terus melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dilakukan secara terus menerus bersama Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) dan Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya.
“Sehingga apa yang ingin dicapai dan diperlukan akan selaras. Bahkan, aplikasi SIAP PPAK itu konselornya tidak bukan bagian pemkot. Mereka tidak dibayar, tetapi mereka ingin menjadi bagian pembangunan untuk membantu Kota Surabaya,” imbuhnya. (*)
