SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar tasyakuran bersama veteran untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, di depan rumah dinas wali kota, Jalan Sedap Malam Surabaya. Di tempat berbeda, Pemkot Surabaya juga melakukan tasyakuran bersama puluhan eks narapidana teroris atau napiter.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada 1.249 anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Surabaya. Secara simbolis diserahkan kepada 5 anggota LVRI.
“Beliau-beliau (LVRI) adalah pendiri Kota Surabaya untuk hari ini dan selamanya. Karena dahulu yang diperebutkan hanya kemerdekaan tanpa melihat status, agama dan ras. Semua bersatu padu menyatukan kekuatan merebut kemerdekaan,” kata Eri.
Sebagai bentuk penghargaan kepada para veteran, Wali Kota menyampaikan bahwa pemkot memberikan kebijakan pembebasan retribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pun demikian para veteran juga dibebaskan dari retribusi air PDAM Surya Sembada.
“Tapi itu tidak ada artinya dengan keringat perjuangan yang sudah beliau (veteran) lakukan. Saya masih malu belum bisa berbuat banyak untuk veteran, belum bisa berbuat banyak untuk seluruh para pejuang di Surabaya,” ujarnya.
Hal itu, kata dia, dikarenakan pemkot saat ini masih fokus menyelesaikan berbagai macam persoalan di Surabaya. Seperti kemiskinan, stunting dan pengangguran. Ia berharap, persoalan itu bisa segera rampung sehingga dapat kemudian lebih menyentuh para veteran di Surabaya.
“Kalau Insya Allah tahun ini selesai dan tahun depan agak berkurang, maka konsentrasi saya bisa menyentuh lebih dalam lagi kepada seluruh pejuang (veteran) yang ada di Kota Surabaya ini,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surabaya, Brigadir Jendral (Purn) Subagyo Rahmad menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi. Sebab, selama ini pemkot telah memberikan perhatian kepada para veteran.
Bersama Eks Napiter
Di tempat berbeda, tasyakuran juga digelar bersama mantan narapidana teroris (eks napiter atau mitra deradikalisasi) di Rumah Bhineka Surabaya, sekaligus mengajak mereka membagikan Bendera Merah Putih di lingkungan RT/RW tempat tinggalnya, Rabu (16/8/2023).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, kegiatan tasyakuran tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, serta ikut mensukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, pemkot juga membagikan paket sembako bagi mitra deradikalisasi.
“Kami mengundang mitra deradikalisasi dimulai sejak tahun lalu (2022). Hal ini juga sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI bahwa mitra deradikalisasi juga diundang dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan (Halaman Balai Kota Surabaya),” kata Yayuk sapaan lekatnya.
Melalui kegiatan tersebut, berharap para mitra deradikalisasi bisa kembali berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat, serta meningkatkan rasa nasionalisme mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya, Pemkot Surabaya bersama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) dan Densus 88 terus berkoordinasi terkait kondisi mitra deradikalisasi.
Ia mengaku bahwa total mitra deradikalisasi sebanyak 36 orang termasuk anggota keluarga inti, 13 di antaranya masih menjalani hukuman. Sedangkan, para mitra deradikalisasi yang hadir dalam gelaran tersebut sebanyak 23 orang.
“Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya bersama dengan BNPT dan Densus 88 untuk merangkul mereka supaya tidak kembali lagi kepada aktivitas terorisme, termasuk kepada keluarga inti,” ujar dia.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya bersama Baznas membantu memfasilitasi kegiatan usaha dengan memberikan bantuan modal usaha. “Kemarin kami sudah memberikan bantuan permodalan berupa gerobak untuk berjualan. Ada pula yang sudah masuk di situs belanja online milik Pemkot Surabaya, yaitu E-Peken,” ungkap dia.
Tak hanya itu saja, Yayuk lantas menerangkan bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memfasilitasi layanan administrasi kependudukan bagi para mitra deradikalisasi.
“Ada yang namanya ingin diganti ke nama sebelumnya, sehingga kami membantu memfasilitasi melalui Disdukcapil. Lalu ada yang belum memiliki akta perkawinan dan sedang kami upayakan melalui instansi terkait. Kemudian, ada pula anak-anak mereka yang perlu mendapatkan pendidikan, kami juga memfasilitasi,” terang dia. (*)