Kamis, 23 Mei 2024
32 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaKota Surabaya Jadi Contoh Penyelenggaraan Smart Healthy City di Indonesia

    Kota Surabaya Jadi Contoh Penyelenggaraan Smart Healthy City di Indonesia

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Kota Surabaya menjadi percontohan penyelenggaraan Smart Healthy City di Indonesia bersama Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tulungagung.

    Tim Kementerian Kesehatan dipimpin Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Maruf, datang ke Surabaya untuk melakukan Sharing Best Practice Penyelenggaraan Smart Healthy City. Ikut pula dalam rombongan itu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan empat kabupaten/kota. Mereka disambut langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi serta jajaran Pemkot Surabaya di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (9/8/2023).

    Awalnya, Sharing Best Practice Penyelenggaraan Smart Healthy City itu dilakukan di ruang siding. Usai itu, tim berkunjung ke sejumlah tempat percontohan di Surabaya, mulai dari Kelurahan Jambangan hingga ke Kebun Raya Mangrove Surabaya.

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes, Anas Maruf mengatakan, kedatangannya bersama tim dari provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat sebuah pembelajaran atau best practice yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota terkait dengan implementasinya dalam Smart Healthy City atau kabupaten/kota yang berbasis digital.

    Baca juga :  Kejar WBBM, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Studi Tiru Ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak

    “Nah, tadi sudah kita lihat banyak hal yang sudah dicapai dan sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Ini ternyata terpadu, tidak hanya di bidang kesehatan saja tapi juga tatanan kehidupan yang mendukung. Pada intinya semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya,” kata Anas Maruf.

    Setelah mendapatkan banyak contoh dan best practice dari Kota Surabaya, Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tulungagung, nantinya akan dikumpulkan dan dirangkum. Selanjutnya, best practice yang sudah dikumpulkan itu akan dipraktikkan dan bisa direalisasikan juga di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

    “Banyak hal yang dapat dicontoh dari Surabaya ini. Di bidang kesehatan, bagaimana merekam seluruh siklus kehidupan lalu dipadukan dengan berbagai hal misalnya tingkat kesejahteraannya, perekonomiannya, pendidikannya dan sebagainya. Misalnya terkait dengan stunting, tidak hanya satu titik dalam siklus kehidupan wanita, tapi mulai dari lahir, menjadi remaja putri, saat mau menikah, menjadi ibu hamil, melahirkan dan seterusnya. Artinya siklus itu terus berputar,” tegasnya.

    Baca juga :  Tahun Depan Mahasiswa Aceh di Surabaya Mulai Tempati Asrama Baru

    Pada intinya, pemkot ini sudah melakukan 9 tatanan kehidupan dan tujuan prioritas nasional yang berbasis data dan semua data itu bergerak dengan cepat dan langsung bisa diketahui oleh Wali Kota Surabaya beserta jajarannya, sehingga dapat memberikan kebijakan dan respon yang cepat dan tepat.

    “Saya kira pembelajaran digitalisasi Pemkot Surabaya ini menjadi bagus dengan data yang cepat dan membuat keputusan yang tepat, sehingga berikutnya nanti menjadikan hasil yang bagus juga,” ujarnya.

    Sementara itu, Wali Kota Eri mengakui bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Kemenkes ini sama dengan mimpinya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Surabaya, Sumedang, Bogor dan Tulungagung dijadikan satu kekuatan besar untuk diterapkan di semua daerah di Indonesia. Tujuannya satu untuk mewujudkan semua warga Indonesia sehat.

    Baca juga :  Pramuka Ikut Berperan dalam Kemajuan Pembangunan Jatim

    “Kita lakukan ini semua untuk kepentingan umat supaya tujuan Pak Menteri yang luar biasa, tujuan Kementerian Kesehatan yang luar biasa untuk menurunkan stunting dan bebas TBC bisa segera terwujud,” katanya.

    Apalagi, Surabaya melakukan berbagai program ini menggunakan uang negara. Bahkan, Sumedang, Bogor dan Tulungagung menjalankan programnya juga menggunakan uang negara, termasuk pula Kementerian Kesehatan juga menggunakan uang negara.

    “Kalau uang negara itu cukup satu saja digunakan di Kementerian Kesehatan, maka kita yang di daerah tidak perlu mengeluarkan uang sendiri-sendiri, sehingga kita bisa menghemat dan program yang dijalankan bisa efektif dan efisien, dan kita di daerah bisa menggunakan anggaran itu untuk kepentingan umat yang lebih besar,” tandasnya. (*)

    Reporter : Wetly

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan