Minggu, 19 Mei 2024
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaRAPBD 2024 Kota Surabaya Turun 6 Milyard

    RAPBD 2024 Kota Surabaya Turun 6 Milyard

    SURABAYA (Warta Transparansi.com)-Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Rancangan Nota Kesepakatan menjadi Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024. Segala Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2024 terjadi penurunan.

    Hal tersebut juga telah digedog dan ditanda tangani Wakil Walikota Surabaya Armuji dan Pimpinan  DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Laila Mufida, Reni Astuti Dan A.H Thony dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya pada Senin (7/8/2023).

    Ketua DPRD kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, dalam RAPBD kota Surabaya tahun anggaran 2024 merosot. Jika APBD Tahun anggaran 2023 sejumlah Rp. 11,2 Triliun, kini terkoreksi menjadi Rp 10,8 trilliun. Turun 6 Trillion.

    Baca juga :  Kurang Puas Penataan Kota Lama, Eri Minta Perbaikan

    “Sebenarnya untuk kota sebesar Surabaya idealnya lebih besar dari itu. Namun kita sesuaikan pendapatan dengan belanja. Kita seimbangkan antara pendapatan dan belanja,” ungkapnya.

    Adi mengatakan, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dewan kota Surabaya mendorong dinas-dinas terkait agar kreatif menggali pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi.

    “Namun kita tetap memperhatikan kemampuan masyarakat,” katanya.

    Adi menjelaskan plafon APBD tahun 2024 Kota Surabaya tetap fokus terhadap sejumlah sektor strategis. Diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infra struktur. Juga pemberdayaan masyarakat guna peningkatan ekonomi warga Surabaya.

    “Skala prioritas belanja untuk pendidikan sebesar 20 persen sesuai perintah konstitusi. Sedangkan tahun lalu plafon anggaran kita untuk pendidikan sebesar 21 persen,” jelasnya.

    Baca juga :  Wali Kota Minta PPK Jaga Netralitas Pilkada Surabaya

    Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini mengatakan, pendidikan ditingkat SD dan SMP adalahi tanggung jawab pemerintah kota Surabaya dan dicover semaksimal mungkin dari APBD dan partisipasi masyarakat. Demikian juga alokasi anggaran untuk kesehatan masyarakat Surabaya.

    “Kemudian plafon anggaran kesehatan juga dimaksimalkan diatas angka 20 persen. Sedangkan perhatian terhadap infrastruktur ditujukan kepada perbaikan saluran air, penerangan jalan umum, pembenahan balai RW sebagai tempat pelayanan publik,” pungkasnya.(*)

    Reporter : Sumardji

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan