Fikser juga menyampaikan, tanpa adanya satu data, pemkot tidak akan bisa mengambil suatu kebijakan secara tepat. Maka dari itu, data antar PD harus saling terintegrasi satu sama dengan lainnya.
“Seperti yang disampaikan Pak Wali (Eri Cahyadi), kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah adalah untuk satu kepentingan, yakni membahagiakan masyarakat agar bisa menggunakan anggaran secara tepat sasaran,” ia menyampaikan.
Fikser berharap, satu data yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya ke depannya bisa semakin baik sehingga bisa dijadikan dasar untuk mengambil sebuah kebijakan untuk mensejahterakan warga Kota Surabaya.
“Dengan Satu Data di Kota Surabaya, kami berharap apa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada kami, bisa dijadikan modal awal untuk mengambil sebuah kebijakan,” tandasnya. (*)
