“Saat ini Kabupaten Sidoarjo memiliki 282 BUMDes diantaranya sebanyak 182 BUMDes yang aktif berusaha, 46 BUMDes yang tidak aktif. Selanjutnya, terdapat beberapa bidang yang dijalankan BUMDes Kabupaten Sidoarjo diantaranya bidang jasa, kuliner, wisata, perdagangan, perikanan, pertanian, peternakan, dan wisata,” Jelasnya Dini.
Selain itu, Dini mengajak para mahasiswa membuat kelompok untuk menganalis BUMDes mengunakan analisis SWOT untuk menemukan aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam usaha yang direncanaka oleh BUMDes di Kabupaten Sidoarjo.
Dini juga mengatakan selama ini terdapat kesulitan dalam mendirikan BUMDes Kabupaten Sidoarjo saat ini yaitu minimnya komitmen pemimpin, minimnya kepercayaan masyarakat, terbatas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola BUMDes, dan kemampuan Pemerintah Desa mengendalikan potensi yang sesuai.
Tak hanya itu saja, Isnaini Rodiyah selaku Dosen Administrasi Publik menambahkan BUMDes selama ini sudah mendapat penyertaan modal yang cukup besar dari dana desa, namun kondisi eksisting di Kabupaten Sidoarjo BUMDes belum menjadi roda penggerak utama perekonomian desa.
“kedepan Pemkab Sidoarjo harus mengawal dan menekankan kepada Kepala Desa agar mempunyai komitmen untuk membangun perekonomian desa melalui BUMDes. BUMDes harus mampu menggerakan perekonomian desa,” kata Isnaini.
Dari hasil FGD tersebut berhasil membuat beberapa rekomendasi yaitu:
1. Pemerintah Desa Lebih inovatif dan pandai dalam potensi
2. Tanah Bengkok (aset pertanian) dapat dikelola baik Pemerintah Desa Kabupaten Sidoarjo dan dapat dijadikan BUMDes
3. Konsolidasi seluruh BUMDes di Kabupaten Sidoarjo membangun minimarket secara mandiri
4. Mengadakan forum untuk menganalis potensi-potensi bersama stakeholder terkait
5. Sawah Bengkok dapat dijadikan pilot project untuk budidaya sayuran, beras tanpa pestisida sebagai produk unggulan di Kabupaten Sidoarjo. (*)
