Minggu, 19 Mei 2024
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSidoarjoGelar FGD, Prodi AP Umsida Usulkan 5 Rekomendasi Untuk Pemkab Sidoarjo

    Gelar FGD, Prodi AP Umsida Usulkan 5 Rekomendasi Untuk Pemkab Sidoarjo

    SIDOARJO (Wartatransparansi.com) – Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik (MPP) Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kembali menggelar Gelar Forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema “BUMDes Membangun Perekonomian Desa di Kabupaten Sidoarjo”.

    Seperti diketahui, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modelnya di miliki oleh Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. BUMDes sebagai lembaga pengerak perekonomian desa dan hasil pemanfaatannya untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

    Acara yang digelar pada Selasa (13/6/2023) tersebut menghadirkan narasumber Dini Purnawansyah selaku Pengamat BUMDes Provinsi Jawa Timur.

    Tujuan FGD tersebut adalah menganalisis permasalahan dan potensi BUMDes terpilih, untuk dijadikan sebagai dasar penerapan inovasi program di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan FGD dihadiri oleh seluruh asisten laboratorium prodi AP dan Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Umsida. Acara dimulai dari pukul 11.00 WIB – selesai.

    Sebagai pembuka dalam kegiatan FGD ini, Hendra Sukmana selaku Sekretaris Dosen Prodi Administrasi Publik memaparkan bahwa banyak mahasiswa Prodi Administrasi Publik yang memilih topik penelitian yang berkaitan dengan “BUMDes”.

    “Saya harap alumni juga harus mewadahi dan menjembatani mahasiswa prodi AP untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkini terkait BUMDes di Indonesia,” papar Hendra.

    Dini Purnawansyah., S.AP.,M.AP selaku Pengamat BUMDes Provinsi Jawa Timur menjelaskan terkait problematika yang dialami BUMDes Kabupaten Sidoarjo yakni kurangnya inovasi untuk pengembangan dan pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan potensi/ciri khas Kabupaten Sidoarjo.

    “Saat ini Kabupaten Sidoarjo memiliki 282 BUMDes diantaranya sebanyak 182 BUMDes yang aktif berusaha, 46 BUMDes yang tidak aktif. Selanjutnya, terdapat beberapa bidang yang dijalankan BUMDes Kabupaten Sidoarjo diantaranya bidang jasa, kuliner, wisata, perdagangan, perikanan, pertanian, peternakan, dan wisata,” Jelasnya Dini.

    Selain itu, Dini mengajak para mahasiswa membuat kelompok untuk menganalis BUMDes mengunakan analisis SWOT untuk menemukan aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam usaha yang direncanaka oleh BUMDes di Kabupaten Sidoarjo.

    Dini juga mengatakan selama ini terdapat kesulitan dalam mendirikan BUMDes Kabupaten Sidoarjo saat ini yaitu minimnya komitmen pemimpin, minimnya kepercayaan masyarakat, terbatas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola BUMDes, dan kemampuan Pemerintah Desa mengendalikan potensi yang sesuai.

    Tak hanya itu saja, Isnaini Rodiyah selaku Dosen Administrasi Publik menambahkan BUMDes selama ini sudah mendapat penyertaan modal yang cukup besar dari dana desa, namun kondisi eksisting di Kabupaten Sidoarjo BUMDes belum menjadi roda penggerak utama perekonomian desa.

    “kedepan Pemkab Sidoarjo harus mengawal dan menekankan kepada Kepala Desa agar mempunyai komitmen untuk membangun perekonomian desa melalui BUMDes. BUMDes harus mampu menggerakan perekonomian desa,” kata Isnaini.

    Dari hasil FGD tersebut berhasil membuat beberapa rekomendasi yaitu:

    1. Pemerintah Desa Lebih inovatif dan pandai dalam potensi
    2. Tanah Bengkok (aset pertanian) dapat dikelola baik Pemerintah Desa Kabupaten Sidoarjo dan dapat dijadikan BUMDes
    3. Konsolidasi seluruh BUMDes di Kabupaten Sidoarjo membangun minimarket secara mandiri
    4. Mengadakan forum untuk menganalis potensi-potensi bersama stakeholder terkait
    5. Sawah Bengkok dapat dijadikan pilot project untuk budidaya sayuran, beras tanpa pestisida sebagai produk unggulan di Kabupaten Sidoarjo. (*)

    Reporter : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan