SURABAYA (Warta Transparansi.com)-Komisi D DPRD Kota Surabaya genjot penyelesaian Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya. Dalam rapat tersebut pansus mengundang Baznas untuk memberi masukan terkait kemiskinan di Surabaya, Senin (05-06-2023).
Ketua Pansus Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya Akmarawita Kadir memaparkan, tim pansus yang ia pimpin sengaja mengundang Baznas untuk memberi masukan tentang program- program Baznas. Karena diperlukan keselarasan antara Baznas dan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.
“Dari penjelasan Baznas tadi ternyata memang banyak program-program yang searah dengan visi misinya pemerintah kota,” jelasnya usai rapat pansus di Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Akma mengatakan, data dan informasi dari Baznas sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelesaian raperda ini. Ia mengungkapkan, agar nantinya berbagai program baik dari Pemerintah Kota Surabaya maupun Baznas dapat disinergikan.
Ia menambahkan, tidak ada lagi tumpang tindih dalam pemberian bantuan dan tepat sasaran. Misalnya,program bedah rumah, pembuatan jamban, pemberian bantuan kursi roda dan kaki palsu untuk disabilitas, hingga pelunasan biaya sekolah untuk pengambilan ijazah akan dapat tertangani dengan baik.
Akma menyatakan, dengan adanya Raperda ini, nantinya ada sinkronisasi dari dinas-dinas terkait di Pemerintah Kota Surabaya. Tujuannya agar program-program yang akan dijalankan akan menjadi lebih tepat sasaran.
“Jadi nanti satu pintu karena dia link ke setiap dinas jadi lebih mudah lagi, dan tidak ada lagi yang salah sasaran,” ungkapnya.
