Sabtu, 22 Juni 2024
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoPupuk Subsidi di Hapus HKTI Kabupaten Mojokerto Gencar Sosialisasi Pada Petani

    Pupuk Subsidi di Hapus HKTI Kabupaten Mojokerto Gencar Sosialisasi Pada Petani

    MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Kab. Mojokerto bersama HKTI Provinsi Jatim menggelar sosialisasi terkait penghapusan 3 pupuk bersubsidi. Upaya ini agar perubahan penyaluran pupuk bersubsidi secepatnya di pahami petani yang menyebar di Kab. Mojokerto.
    “Saat ini masih banyak petani yang tidak mengerti terkait perubahan penyaluran pupuk dan penghapusan 3 jenis pupuk bersubsidi. Karena itu kami perlu melakukan sosialisasi pada pengurus HKTI sekaligus Ketua Gapoktan dan pemilik kios penyalur pupuk bersubsidi yang menyebar di Kab. Mojokerto. Sehingga mereka bisa menjelaskan secara detail jika ada petani yang komplain di masing-masing desa,” jelas, Gus Barra, Ketua HKTI Kab. Mojokerto saat dikonfirmasi awak wedia di Rumah Dinanya, Rabu (22/3/2023) sang.

    Menurut Gus Barra dengan sosialsasi ini agar pengurus HKTI beserta Pengurus Gapoktan dan penyalur pupuk yang menyebar di 18 kecamatan memahami dan meneruskan penjelasan kepada petani di masing-masing desanya. Sehingga tidak ada kecurigaan yang tidak mendasar dari petani terhadap Pemkab. Mojokerto.

    Dijelaskan adanya perubahan penyaluran dan penghapusan 3 jenis pupuk bersubsidi ini, bukan kebjakan dari Pemkab. Mojokerto, melainkan kebijakan pemerintah pusat dan telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

    Baca juga :  Di Kota Mojokerto: Lengkapi Kota Kuliner dengan Festival Bakar Sate

    Secara terpisah, Rindahwati, MM mewakili Pengurus HKTI Jatim menambahkan agar adanya perubahan kebijakan penyaluran dan penhapusan 3 jenis pupuk bersubsidi ini secepatnya di ketahui masyarakat/petani sapai pelosok desa-desa di Kab. Mojokerto.

    “Sebagai tokoh masyarakat di bidang pertanian dan telah mendapatkan pejelasan terkait kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi ini, perlu melakukan gerak cepat menjelaskan kepada petani langsung agar juga memahami dengan jelas,” harap Rindahwati, saat dikonfirmasi , Rabu (22/3/2023).

    Menurut Rindahwati, pengurus HKTI, Gapoktan dan Penyalur pupuk bersubsidi punya peran penting terkait hal ini. Agar petani tidak gagal paham adanya kebijakan baru ini, perlu pnjelasan langsung ke petani melalui masing-masing keomok tani di desa.

    “Petani perlu diberikan penjelasan pupuk subsidi apa saja yang di hapus pemeritah sekaligus alasannya. Demikian juga komoditas tanama jenis apa saja yang di subsidi. Kalau sebelum ada 70 komuditas tanaman, sekarang tinggal 9 jenis tanaman saja yang disubsidi, perlu dijelaskan kepada petani secara gambling,”pinta Rindahwati.

    Baca juga :  Di Kota Mojokerto: Lengkapi Kota Kuliner dengan Festival Bakar Sate

    Demiian juga Kadis Pertanian Kab. Mojokerto, Hj. Nurul Istiqomah Msi, saat dikonfirmasi via HP-nya menjelaskan pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

    Terdapat beberapa perubahan kebijakan yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas, terutama para petani. Diantaranya, komoditas yang disubsidi sebelumnya berjumlah lebih dari 70 jenis, sedangkan Permentan No. 10 Tahun 2022 kini mengatur penyaluran pupuk bersubsidi diprioritaskan pada 9 komoditas utama berdasarkan kebutuhan pangan pokok negara.

    Dijelaskan Sembilan (9) komoditas utama yang dimaksud adalah Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu, dan Kakao, dengan luas kepemilikan lahan maksimal 2 Ha per petani.

    “Untuk jenis sayuran, tidak termasuk mendapatkan pupuk bersubsidi, karena bukan kebutuhan pangan pokok Negara. Jadi kalau bahan sayuran apa saja langka atau harganya melejit, tidak berdampak pada masyarakat luas. Beda jika yang langka dan harganya melambung itu bersinggungan dengan kepentingan masyarakat umum seperti beras, kedelai, gula, cabai dan kebutuhan pokok lainnya, langsung viral jadi pemberitaan utama,”jelas Nurul.

    Baca juga :  Di Kota Mojokerto: Lengkapi Kota Kuliner dengan Festival Bakar Sate

    Begitu pula perubahan pada jumlah jenis pupuk bersubsidi yang semula terdapat 5 jenis pupuk yaitu ZA, Urea, SP-36, NPK, Pupuk Organik (padat dan Cair), berubah menjadi 2 jenis pupuk saja yaitu Urea dan NPK. Urea dan NPK dipertimbangkan sebagai pupuk yang mengandung unsur hara makro esensial yang harus selalu tersedia karena berfungsi dalam proses metabolisme dan biokimia sel tanaman. Maka dari itu, kedua pupuk tersebut dijadikan sebagai pupuk prioritas dan dianggap cukup untuk mendongkrak produktivitas 9 komoditas utama yang disubsidi.

    Sementara itu Risky, perwakilan dari Pupuk Petrokima menambahkan, penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : Data spasial lahan milik petani, Usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui e-RDKK dan Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten.

    “Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten akan lebih dirinci berdasarkan kecamatan, jenis pupuk, jumlah, CPCL, serta sebaran bulanan. Para petani penerima pupuk bersubsidi harus merupakan petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) dan e-alokasi, serta memiliki kartu tani yang dapat digunakan untuk membeli pupuk subsidi di kios-kios tersedia,”tukas Risky. (gia)

    Reporter : Gatot Sugianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan