KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung (Kiagung) yang digelar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bertempat di IKCC Insumo, Kota Kediri, Senin (31/10) lalu, dinilai sejumlah warga terdampak cukup mengecewakan. Pasalnya, acara yang dihadiri ribuan warga terdampak pembangunan jalan tol dan Pemerintah daerah setempat beserta jajarannya itu selain dinilai tidak transparan juga tidak sesui yang diharapkan masyarakat.
“Saya kira acaranya membahas soal ganti untung bagi warga yang terdampak. Soalnya undangan yang diberikan pada kami itu agendanya berbunyi Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Kediri- Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, “ ucap Amon Widia Promono, warga Kelurahan Mojoroto, yang tempat tinggalnya akan terdampak proyek Kiageng, Rabu (2/11/2022).
Isi materi atau pemaparan dalam sosialisasi, kata Mas Amon, sapaan akrap Amon Widia Promono ini lebih lanjut, juga tidak dijelaskan secara gamblang tentang proyek tersebut. Malahan, acara yang dihadiri langsung Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar itu mulai awal hingga akhir hanya sebatas memperkenalkan para petugas yang terlibat dan pemberitahuan tentang rencana lokasi yang akan dibangun Proyek Strategis Nasional (PSN) saja.
Padahal, menurut Mas Amon, selain dirinya juga tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui secara jelas ihwal proyek yang disebut-sebut pihak pemerintah itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Telebih, perihal menyangkut bentuk konsep kopensasi bagi warga yang terdampak.
Pihaknya pun juga mempertanyakan, jika pembangunan tol di klime proyek pemerintah atau PSN, lalu kenapa ada pihak ke tiga yang turut andil dalam penyelesian persoalan proyek tesebut. “Jujur saja, saya justru bingung saat mengikuti acara sosialisasi di Insomo, kemarin. Karena, di acara itu disebutkan bahwa Proyek Pembangunan Jalan tol itu merupakan proyek dari pemerintah. Akan tetapi disisi lain, disebutkan juga perihal yang menyangkut kopensasi atau kita sebut ganti untung bagi warga yang terdampak itu kok pihak ke tiga dalam hal ini PT. Gudang Garam yang akan bertangunjawab,“ ujarnya.
Jika dilakukan secara trasnparan alias terbuka sebagaiamana disampaikan Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar, pada saat mengisi acara sosialisasi kemarin, Mas Amon Menuturkan, harusnya dijelaskan secara gamblang dan terperinci pada masyarakat khusunya warga yang terdampak. “Mustinya, itu dijelaskan pada kami terutama ada hubungan apa pemerintah dengan pihak ke tiga atau keterlibatan pihak ke tiga itu sebagai apa di proyek tol ini. Sehingga masyarakat bisa paham, “ pintanya.
Saat acara sosialisasi berlangsung, pihaknya mengakau akan memanfaatkan sesi tanya jawab. Namun sayangya, jumlah penanya dibatasi oleh panitia penyelengara atau mediator acara itu, sehingga sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkanya pun gagal tersampaikan. ‘”Memang, di acara sosialisasi kemarin itu ada sesi tanya jawab, tapi ternyata dibatasi. Akhirnya, unek-unek atau pertanyaan yang sudah saya siapkan dari rumah pun gubazir alias sia sia, “ keluhnya.
