Hasil pelaporan verifikasi yang dikirimkan pemerintah desa, lanjut Dyah Saktiana, nantinya dilakukan validasi kelayakan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Kediri pada 17- 27 Oktober 2022. Proses validasi dilakukan Dinas Sosial selaku supervisor dengan didampingi DPMPD, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan.
Adapun pengawasan validasi data dilakukan oleh Mas Dhito. Hal itu sebagaimana komitmen orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu supaya penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
Hasil validasi itu menjadi pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS- NG) Kemensos RI. Melalui pembaharuan data tersebut diharapkan menjadi acuan baru dalam penyaluran bantuan sosial. “Selain memasukkan data lewat aplikasi, kita juga akan mengirim surat terkait pemuktahiran data hasil validasi itu ke Kemensos,” bebernya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rapat koordinasi penyaluran BLT BBM yang diadakan pada Selasa, 29 September 2022 Mas Dhito meminta supaya camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM. Hal itu lantaran masih terdapat 107 desa yang belum melaporkan hasil verifikasi BLT BBM. “107 desa ini wajib selesai sebelum tanggal 17 Oktober. Kalau tidak selesai berarti saya anggap camat dan kepala desanya tidak bekerja,” kata Mas Dhito dalam rapat itu.(adv kominfo/abi).
