Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 diawali dengan kesepakatan KUA-PPAS dan disampaikan Nota Keuangan Gubernur berikut kelengkapan dokumen, yang berfungsi sebagai instrumen penyajian data dan informasi menyangkut Penerimaan, Belanja maupun Pembeayaan Daerah, untuk dibahas bersama elemen DPRD.
“Penetapan R-APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan tanggungjawab fungsional bersama Eksekutif-DPRD dalam proses Pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteran rakyat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Pada pertengahan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penyesuaian harga BBM dan Energi, yang berdampak luas terhadap pertumbuhan dan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat.
Untuk itu Pemerintah Provinsi telah menetapkan program prioritas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain fokus pada penyiapan berbagai skema bantuan sosial, stabilisasi ketahanan pangan dan program stimulus capaian IKU untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
“Pada Nota Keuangan R-APBD, Sdr Gubernur telah menjelaskan gambaran kondisi makro ekonomi dan capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2022 yang akan ditidaklanjuti dengan berbagai kebijakan strategis pada Tahun Anggaran 2023 merujuk tema RKPD Jawa Timur yang telah disingkronisasi dengan tema RKP Nasional, dan diformulasikan dalam unsur Nawa Bhakti Satya,” tambahnya.
Selanjutnya kebijakan strategis pada tema RKPD tersebut akan direalisasi melalui tujuh prioritas pemulihan ekonomi, penguatan koneksitas dan peningkatan berbagai bidang seperti kualitas pendidikan, kepedulian masyarakat hingga ketahanan pangan. (*)
