Kamis, 18 April 2024
31 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanInsiden Kanjuruhan, Fraksi Golkar Dukung Langkah Gubernur Beri Santunan dan Penanganan Cepat

    Insiden Kanjuruhan, Fraksi Golkar Dukung Langkah Gubernur Beri Santunan dan Penanganan Cepat

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menilai bahwa penetapan R-APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan tanggungjawab fungsional bersama Eksekutif-DPRD dalam proses Pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

    “Kekuatan APBD merupakan kolaborasi dari dana transfer Pusat, PAD, dan APBD Kab/Kota serta dana pihak swasta, untuk dibelanjakan sebagai katalisator pencapaian target kinerja indikator dalam RKPD Provinsi Jawa Timur,” jelas H. Karimullah Dahrujian, S.P selaku juru bicara Fraksi Partai Golkar dalam menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 di gedung Dewan Jatim, Rabu (5/10/2022).

    Mengawali panyampaian Pandangan Umum ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan turut prihatin dan berduka atas terjadinya tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang, semoga para korban dapat tertangani dengan baik, yang meninggal dunia diampuni segala khilafnya.

    Baca juga :  Hari Pertama Masuk Kerja, Pj. Gubernur Jatim : Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat

    “Fraksi Partai Golkar mendukung langkah Sdr Gubernur untuk segera membantu memberikan santunan duka bagi keluarga dan menyiapkan fasilitas kesehatan untuk pelayanan cepat. Perlu terus berkoordinasi dengan unsur terkait agar kedepan daerah Jawa Timur tetap terjaga kondusif, tidak lagi terjadi kerusuhan massa seperti tragedi ini,” katanya.

    Menurut Karimullah, Fraksi Golkar mengakui penyusunan Perda APBD tahunan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah yang nantinya digunakan sebagai rujukan pelaksanaan semua urusan pemerintahan, dalam rangka menjalankan kewenangan otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Dokumen APBD disusun dengan memperhatikan kajian makro dan mikro, kebijakan strategis nasional maupun kondisi kekinian daerah untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas program-anggaran.

    Baca juga :  Ditunjuk Bacalon Bupati Jombang, Gus Hans : Ini Diluar Dugaan

    Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 diawali dengan kesepakatan KUA-PPAS dan disampaikan Nota Keuangan Gubernur berikut kelengkapan dokumen, yang berfungsi sebagai instrumen penyajian data dan informasi menyangkut Penerimaan, Belanja maupun Pembeayaan Daerah, untuk dibahas bersama elemen DPRD.

    “Penetapan R-APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan tanggungjawab fungsional bersama Eksekutif-DPRD dalam proses Pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteran rakyat secara berkelanjutan,” ungkapnya.

    Pada pertengahan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penyesuaian harga BBM dan Energi, yang berdampak luas terhadap pertumbuhan dan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat.

    Untuk itu Pemerintah Provinsi telah menetapkan program prioritas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain fokus pada penyiapan berbagai skema bantuan sosial, stabilisasi ketahanan pangan dan program stimulus capaian IKU untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

    Baca juga :  Ditunjuk Bacalon Bupati Jombang, Gus Hans : Ini Diluar Dugaan

    “Pada Nota Keuangan R-APBD, Sdr Gubernur telah menjelaskan gambaran kondisi makro ekonomi dan capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2022 yang akan ditidaklanjuti dengan berbagai kebijakan strategis pada Tahun Anggaran 2023 merujuk tema RKPD Jawa Timur yang telah disingkronisasi dengan tema RKP Nasional, dan diformulasikan dalam unsur Nawa Bhakti Satya,” tambahnya.

    Selanjutnya kebijakan strategis pada tema RKPD tersebut akan direalisasi melalui tujuh prioritas pemulihan ekonomi, penguatan koneksitas dan peningkatan berbagai bidang seperti kualitas pendidikan, kepedulian masyarakat hingga ketahanan pangan. (*)

    Reporter : Samuel Ruung

    Editor : Amin

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan