Ekbis  

HIPMI, KADIN, dan Komunal Indonesia Bantu Modal Usaha untuk MBR Surabaya

HIPMI, KADIN, dan Komunal Indonesia Bantu Modal Usaha untuk MBR Surabaya
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Komunal Indonesia fintech memberikan kesempatan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan anak muda untuk membuka peluang usaha dengan dukungan permodalan.

SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Komunal Indonesia fintech memberikan kesempatan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan anak muda untuk membuka peluang usaha dengan dukungan permodalan. Wali Kota Eri Cahyadi pun menyambut baik.

Bendahara Umum HIPMI Surabaya sekaligus Co-Founder & Chief Operating Officer (COO) Komunal Indonesia fintech, Rico Tedyono mengatakan, program kolaborasi bersama pemkot ini bernama Jawara Komunal.

“Program Jawara Komunal itu diprioritaskan bagi MBR, jadi kami memberikan permodalan dan akses peluang untuk menjadi pengusaha,” kata Rico saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Eri Cahyadi, di Balai Kota, Selasa (13/9/202).

Ia menjelaskan, tujuan kolaborasi ini bukan hanya fokus mengentaskan MBR saja, akan tetapi juga untuk meningkatkan percepatan akselerasi perekonomian di Kota Surabaya. Bukan hanya untuk MBR, program Jawara Komunal ini juga terbuka lebar bagi masyarakat dan pengusaha muda di Surabaya.

“Kami memberi akses permodalan mulai dari Rp 5 juta – Rp 25 juta untuk setiap MBR yang ingin membuka toko kelontong (tokel). Kami juga bekerjasama dengan Komunal fintech neo-rural bank untuk melakukan seleksi dan memilih toko mana saja yang dirasa pantas untuk mendapatkan permodalan,” jelas Rico.

Agar tepat sasaran, lanjut Rico, data MBR yang didapat itu berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Setelah itu, akan diketahui wilayah mana saja yang perlu mendapatkan bantuan terlebih dahulu.

“Sehingga di wilayah itu akan menjadi prioritas untuk segera kami entaskan dan agar tidak lagi menjadi pengangguran. Jadi bantuan permodalan yang kami beri bukan berupa uang, namun berupa barang,” ujarnya.

Rico menyampaikan, program Jawara Komunal itu sudah dimulai sejak akhir Juli lalu, perputaran modal bentuk barang saat itu hanya sekitar Rp 800 juta – Rp 900 juta. Seiring berjalannya waktu, perputaran modal terus meningkat senilai Rp 1,3 miliar pada 17 Agustus 2022 dan terus meningkat hingga 11 September 2022.