SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Sebagai bentuk komitmen mendukung penggunaan produk UMKM di Kota Pahlawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi dengan menjalin kerja sama dengan 58 hotel berbintang.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Penggunaan Produk UMKM Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan perwakilan dari 58 hotel se-Surabaya di Lantai 2 Balai Kota Surabaya.
Eri mengatakan, untuk menghidupkan sektor perekonomian, Pemkot Surabaya membuka kesempatan bagi setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Pahlawan. Maka, pihaknya berusaha untuk mempermudah akses perizinan. Serta, akan terus berupaya untuk menjaga setiap investasi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Pahlawan.
“Menaikan ekonomi di sebuah kota harus dilakukan secara bersama-sama. Maka, saya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya, kalau ada investasi yang masuk harus dijaga dan jangan diganggu. Kalau diganggu maka investasi akan lari dari Surabaya, karena merasa tidak nyaman,” katanya.
Karena itu, ia berharap seluruh investasi yang masuk ke Kota Surabaya dapat mempengaruhi kehidupan warga sekitar. Yakni, dengan melibatkan masyarakat serta UMKM sekitar. Mulai dari pengerjaan slipper hotel, laundry, pemilihan bahan baku makanan, hingga penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar hotel.
“Investasi yang masuk harus bisa memberikan dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat agar tidak ada gesekan (konflik). Maka, pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi masyarakat dan ini bisa digerakkan oleh UMKM Surabaya,” terangnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di Kota Pahlawan, Wali Kota Eri bermaksud meminta dukungan dari seluruh hotel di Kota Surabaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Sebab, Pemkot Surabaya akan melatih masyarakat agar bisa memenuhi standar keperluan hotel.
“Itu adalah tanggung jawab Pemkot Surabaya, njenengan (anda) jangan terbebani. Kalau tidak sesuai dengan standar, bisa ditolak. Kalau kami berhasil sesuai standar, maka tolong bantu warga Surabaya,” ujarnya.
Eri menyebut, rencana kedepannya, APBD Pemkot Surabaya pada tahun 2023 senilai 3T akan dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Pahlawan. Sebab, menurutnya, penandatanganan NKB tentang Penggunaan Produk UMKM Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya, mampu memberikan semangat kepada para pelaku UMKM untuk menggeliatkan dan membangkitan perekonomian di Kota Pahlawan.
“Maka saya mengundang njenengan (anda) untuk penandatanganan nota kesepakatan bersama hari ini. Karena nanti saya juga akan melakukan pengecekan kualitas produk UMKM. Sebab, saya berharap investasi bisa masuk untuk membantu orang-orang Surabaya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, penandatanganan NKB merupakan kelanjutan dari NKB pada periode pertama. Yaitu, pada 18 Maret 2022 yang diikuti oleh 46 hotel. Kali ini dilanjutkan kembali, penandatanganan NKB untuk 58 hotel.
“Poin-poin yang ditandatangani antara Pemkot Surabaya dengan para General Manager (GM) hotel, antara lain adalah pemilihan batik UMKM yang akan digunakan untuk seragam bagi karyawan dan karyawati hotel yang ada di Surabaya. Disamping itu, penggunaan slipper hotel, pengerjaan laundry hotel, pemilihan bahan baku makanan, hingga penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar hotel,” kata Wiwiek, Selasa (13/9/2022).
Ditemui di lokasi yang sama, General Manager (GM) Hotel Majapahit Kota Surabaya, Kahar Salamun mengaku bahwa program besutan Wali Kota Eri sangat baik untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Hal ini bertujuan agar terjalin hubungan harmonis antara masyarakat dengan lingkungan sekitar.
“Kami sangat mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk menggeliatkan UMKM. Hal ini adalah sesuatu yang sangat baik, karena semua akan berpartisipasi untuk memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Mulai dari pekerja yang berasal dari warga sekitar, serta UMKM,” pungkasnya. (*)