“Tadi juga sudah disampaikan teman-teman PMII, bahwa keputusan bukan ada di pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat,” ujarnya.
Menyoal kebijakan kenaikan tarif BBM, Eri sendiri berkomitmen untuk fokus meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat. Ia pun mengajak para mahasiswa untuk turut serta dalam upaya tersebut.
“Saya minta teman-teman dari mahasiswa ini menjadi bagian dari pemkot. Bagaimana pemkot meningkatkan pendapatan per kapita per keluarga. Karena kita ingin meningkatkan daya beli yang tinggi,” terangnya.
Nah, salah satu cara yang dilakukan pemkot untuk meningkatkan daya beli sekaligus pendapatan masyarakat adalah dengan membuat program padat karya. Dimana dalam program ini, aset milik pemkot yang ada di setiap wilayah digunakan masyarakat untuk usaha. Mulai dari usaha kafe, laundry, cuci mobil, budidaya maggot, perikanan, pertanian hingga peternakan.
Di lain hal, Eri juga menyediakan jajarannya agar setiap intervensi yang dilakukan pemkot, bukan bertujuan untuk pencitraan dan sewaktu-waktu. Seperti halnya, ia mencontohkan, ketika ada warga yang membutuhkan, ketika jajaran pemkot berbondong-bondong datang memberikan bantuan lalu mempublikasikan ke media.
“Yang saya inginkan di Surabaya ini jangan sampai kalau ada gizi buruk, ada disabilitas, warga ada yang tidak dapat bantuan, terus kita datang memberikan sembako, terus di-blow up (media). Tidak begitu. Ada mereka yang disabilitas itu sampai malu, akhirnya tidak mau dilaporkan,” tegasnya.
Jika ada hal seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana mengubah sistem yang dibangun. Artinya, bagaimana intervensi yang diberikan itu bersifat berkelanjutan, seperti halnya dalam program padat karya. Sehingga, siapapun wali kota dan ketua DPRD ke depan, sistem tersebut dapat terus berjalan.
“Sedangkan data dari mana? Datanya dari masyarakat. Jadi masyarakat yang menyampaikan,” tuturnya.
Karenanya, Eri mengaku ingin mengubah pola pikir masyarakat sekaligus jajarannya yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya. Yaitu, bagaimana intervensi yang diberikan pemkot itu tak diperlukan sewaktu-waktu, namun dapat terus berdampak pada warga penerima bantuan tersebut.
“Sehingga ketika ada BBM naik, dia masih mampu untuk beli. Jadi pemkot dan DPRD berharap untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” tandasnya. (*)
