Selasa, 27 September 2022
32 C
Surabaya
More
    OpiniDilema SK Kwarnas Untuk Kwarda Jatim
    Dilema SK Kwarnas Untuk Kwarda Jatim

    Dilema SK Kwarnas Untuk Kwarda Jatim

    Oleh Dr. Muchamad Taufiq, S.H, M.H, CLMA

    Tema besar Gerakan Pramuka dihari Ulang Tahunnya yang ke-61 adalah “Mengabdi Tanpa Batas Membangun Ketangguhan Bangsa”.

    Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka berdasarkan hari pelantikan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961. Saat itu diserahkan panji Gerakan Pramuka oleh Presiden RI Pertama kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

    Pembentukan Gerakan Pramuka berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.

    Hari Pramuka adalah hari bahagia bagi organisasi berdasar UU No. 12/ 2010. Hari ini penuh makna bagi orgnisasi yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan dalam aktifitasnya dan mengutamakan pendidikan nilai dalam proses pembinaannya.

    Gerakan Pramuka mendasarkan pada Pancasila dengan Kode Kehormatan Satya dan Darma Pramuka. Sungguh merupakan satu-satunya organisasi yang patut diapresiasi
    untuk dijadikan wadah pesemaian yang subur bagi generasi muda.

    Hari ini adalah tepat 1 tahun 7 bulan 14 hari pasca Musda Gerakan Pramuka Jawa Timur (16-17 Desember 2020). Selama itu pula Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur (Kwarda Jatim) bergerak, beraktifitas dan mandegani pramuka di Jawa Timur tanpa legalitas SK dari Kwarnas Gerakan Pramuka (Kwarnas).

    Terwujudnya berbagai aktifitss dengan meriah ini tentunya didukung semangat dan sinergitas Kwarda, Mabida dan seluruh kwarcab di Jawa Timur. Sebuah ironi tentunya, organisasi besar yang menghimpun anggota pramuka se-Jawa Timur dan membawahi kwarcab (kabupaten/ kota) se-Provinsi Jawa Timur justru belum berhasil melepaskan belenggu terbitnya SK dari Kwarnas.

    Baca juga :  Jangan Ada Dusta Solar Nelayan

    Dari aspek hukum dan keorganisasian masalah ini tergolong serius karena legalitas merupakan dasar dari semua aktifitas yang berujung pada kata sah atau tidak sah. Sementara aspek keorganisasian adalah jantung dari sebuah kelembagaan.

    Pasal 84 AD menyebutkan bahwa selama pengurus kwartir daerah yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti: Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga; Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja dan Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.

    Perkembangan terakhir, terbitnya Surat Kwarnas No. 0423-00-C tanggal 27 Mei 2022 tentang Persetujuan Mengikuti Kegiatan Jamnas XI Tahun 2022 semakin menguatkan terhadap cara pandang keorganisasian Kwarnas kepada Kwarda Jatim.

    Kwarnas memandang bahwa proses pembinaan kepada peserta didik harus tetap berjalan dengan memberikan kesempatan berkegiatan. Sementara kedudukan hukum kwarda yang masih belum memiliki SK Kwarnas memiliki konsekuensi terhadap hak-hak organisasinya.

    Baca juga :  Puan Lawan Ganjar: Senjakala PDIP

    Undang-Undang No. 1/ 2018 Pasal 31 menyebutkan bahwa Kwartir Nasional merupakan organisasi Gerakan Pramuka lingkup nasional yang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional.

    Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 53 ayat (2) huruf f menyebutkan ‘Pengurus kwartir daerah Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi ketua majelis pembimbing daerah
    dan dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.

    Sehingga Kwarda Jatim berkewajiban bersungguh-sungguh mengupayakan terbitnya SK dimaksud agar memiliki legalitas sehingga dapat menjalankaan tugas-tugas keorganisasi secara normal. Penulis telah memberikan saran sebagai upaya organisasi dalam opini sebelumnya yaitu :

    1. Melaporkan kepada ombudsman,

    2. Melaporkan kepada Kamabinas selaku Pramuka Utama guna mendapatkan bantuan organisatoris, dan

    3. Kwarda menggelar Rapat Koordinasi (Pasal 120 ART) dan Pengambilan Keputusan (Pasal 121 ART) dengan Kwarcab se-Jawa Timur yang nota bene pemilik suara dalam musyawarah daerah guna menyampaikan informasi organisasi secara resmi serta diperlukan kesamaan persepsi dan kesepakatan untuk mengambil sikap organisasi2 terhadap fenomena ini.

    Disisi lain, aspek legalitas ini memiliki beberapa dampak penting dalam keorganisasian. Masa bakti kwarcab yang telah habis membutuhkan proses organisasi dari satu tingkat
    organisasi di atasnya yaitu Kwarda. Kwarcab membutuhkan aspek legalitas berupa SK dari Kwarda.

    Baca juga :  Puan Lawan Ganjar: Senjakala PDIP

    Penerbitan SK tentunya berasal dari organisasi satu tingkat diatasnya yang telah memiliki legalitas. Inilah titik penting dalam aspek keorganisasian yang dikemudian hari dimungkinkan memberikan dampak hukum.

    Sementara Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka (TPGP) dan Tanda Penghargaan Orang Dewasa (TPOD) dimungkinkan tidak lancer mengingat secara dejure Dewan Kehormatan Kwarda belum memliki legalitas sebagai konsekuensi belum terbitnya SK Kwarnas.

    Kwarda Jatim tidak boleh abai terhadap proses legalitas meski aktifitss organisasi tetap berjalan. Kwarda Jatim berkewajiban memikirkan payung hukum untuk legalitas kwarcab agar dapat beraktifitas dengan baik karena aktifitss keorganisasian Kwarcab tidak boleh
    terhambat dari aspek legalitas sehingga terwujud Tri Sukses yaitu sukses : legalitas, pembinaan serta kegiatan peserta didiknya.

    Penulis menyarankan kepada Kwarda Jatim untuk tidak melakukan pengukuhan/ pelantikan kepada Kwarcab sebelum SK Kwarnas terbit. Namun ada solusi yang bisa ditempuh yaitu :

    1. meminta izin kwarnas untuk mendapatkan mandat khusus menghadiri dan merekomendasikan proses Muscab dan mengukuhkan/ melantik,

    2. SK Kwarcab diterbitkan oleh Kwarnas melalui permohonan Kwarda Jatim guna memenuhi kesbsahan aspek legalitasnya.

    Hal ini mendasarkan bahwa mandat Kwarnas adalah memimpin dan mengendalikan Gerakan Pramuka. Jayalah Pramuka, Jayalah Pramuka Jawa Timur. Dirgahayu Gerakan
    Pramuka. (*)

    *) Penulis adalah Dosen ITB Widya Gama Lumajang

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan