Senin, 26 September 2022
27 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanKonflik Warga Jember-Banyuwangi, Gubernur Khofifah Siapkan Solusi Permanen

    Konflik Warga Jember-Banyuwangi, Gubernur Khofifah Siapkan Solusi Permanen

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, konflik  antara warga Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kec. Silo, Kab. Jember dengan warga Desa Banyuanyar Kec. Kalibaru Kab Banyuwangi, telah menghasilkan titik temu dan solusi permanen.

    Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling menjaga kondusivitas wilayah, dan kedua belah pihak juga sepaham bahwa ke depan musyawarah mufakat akan dikedepankan dalam menyelesaikan masalah, tandas Gubernur Khofifah, di Surabaya, Rabu (10/8/2022) pagi.

    Sebegaimana diketahui dalam penyelesaian konflik, Gubernur telah melakukan Rakor yang menghadirkan Forkopimda dari Kabupaten Jember dan Banyuwangi, forkopimcam dan kades kedua kabupaten.

    Lalu ditindaklanjuti dengan farum silaturahmi di Jember pada Selasa (9/8) dimana Gubernur mengutus Bakorwil Jember dan Kadis Kehutanan untuk hadir di forum tersebut.

    Khofifah menyebutkan, beberapa kesepahaman telah diambil bahwa ketahanan wilayah dan sinergi antar kedua belah pihak harus diperkuat.

    Baca juga :  DPR Anggap SE Mendagri No.821 Melawan Undang undang

    Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memempercayakan seluruh penyelesaian permasalahan hukum yang ada kepada pihak yang berwajib.

    Saya berharap kesepahaman ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi semua pihak. Sehingga disharmoni yang sempat terjadi tidak lagi terulang di waktu mendatang, tandasnya.

    Gubernur Khofifah menjelaskan, pihaknya telah merumuskan solusi permanen dan strategis atas permasalahan yang menjadi pemicu konflik yaitu terkait kepemilikan kebun kopi.

    Kepada Kepala Perhutani Jember diminta untuk mempersiapkan data terkait status kepemilikan lahan dan kepemilikan kebun kopi.

    Penegasan status lahan oleh Perhutani itu dianggap Gubernur Khofifah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan pemahaman kepada warga di kedua wilayah tersebut.

    Selain itu, menurut Gubernur Khofifah, area hutan yang sudah ditanami kopi saat ini di Desa Mulyorejo bisa diusulkan sebagai kawasan yang masuk kategori perhutanan sosial. Sambil menunggu proses pengajuan perhutanan sosial kepada Kementerian KLHK .

    Baca juga :  Gelar Sosialisasi 4 Pilar, Bambang DH Bangkitkan Semangat Para Pelajar

    Dinas Kehutanan Jawa Timur saya minta segera kordinasi teknis dengan KPH Jember agar melakukan pendataan by name by addres by lahan dan segera dibuatkan perjanjian kerjasama untuk menjamin kepastian hubungan antara petani dengan perum Perhutani mengingat saat ini belum perhutanan sosial sambil proses pengajuan perhutanan sosial diajukan ke Kementerian KLHK, urai Khofifah menjelaskan.

    Dengan begitu akan memberikan manfaat yang besar sertankepastian hukum bagi masyarakat pengguna lahan. Terlebih tahun ini provinsi Jatim mendapatkan kuota sebanyak 500.000 hektar kawasan perhutanan untuk bisa dimanfaatkan bagi perhutanan sosial.

    Dengan solusi tersebut, diyakini Gubernur Khofifah akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Baik warga Kabupaten Jember maupun warga Kabupaten Banyuwangi.

    Karena akar masalahnya ternyata adalah kepemilikan kebun kopi. Yang sering terjadi konflik kepentingan ketika panen kopi, terdapat warga yang tidak mengelola kebun ikut memanen hasil.

    Baca juga :  Pasca Pertemuan Empat Mata, Peluang Gerindra Gabung KIB Makin Lebar

    Maka penting bagi Perhutani untuk segera menarik data dan peta dimana legalitas penggunaan lahan melalui sertifikat HGU atau hak hak pemilikan yang lain yang bisa memberi kepastian hukum.

    Sementara bisa menggunakan perjanjian sambil memproses status perhutanan sosial ke Kementerian KLHK, imbuhnya.

    Selanjutnya, Gubernur Khofifah juga menggaris bawahi adanya indikasi premanisme dari konflik yang muncul. Kondisi ini harus segera dihentikan sehingga tidak menjadi keresahan diantara kedua wilayah.

    Karena yang menimbulkan ketidak-tenangan di sana adalah adanya premanisme yang sering muncul pada musim panen. Potensi premanisme sering muncul di musim panen.

    Maka, Gubernur Khofifah menegaskan agar Bupati kedua daerah bersama Forkopimda dan Forkopimcam dari kedua daerah bisa menghentikan premanisme secara permanen.

    Terakhir, Mantan Menteri Sosial itu juga berpesan kepada Pemkab Jember untuk memberikan akses infrastruktur yang baik dari dan menuju desa Mulyorejo Kecamatan Silo. Dikarenakan akses menuju lokasi yang terjal membutuhkan infrastruktur agar kedepan bisa dijangkau lebih mudah. (sr/min)

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan