Jumat, 12 Agustus 2022
25.7 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaPemkot Belum Maksimal Kelola Aset Gang Dolly, Camat Sawahan Lakukan Pengawasan Rutin

    Pemkot Belum Maksimal Kelola Aset Gang Dolly, Camat Sawahan Lakukan Pengawasan Rutin

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Gang Dolly yang bertempat di Jalan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, telah ditutup oleh Pemkot Surabaya pada 19 Juni 2014 silam. Kini, wajah mesum Gang Dolly pun sudah berubah. Sayang, dalam kurun waktu sewindu, atau delapan tahun ini, pemkot belum mengelola secara maksimal aset-aset yang ada eks lokalisasi tersebut.

    Memang, Gang Dolly telah menjelma menjadi kawasan perdagangan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaannya mengubur stigma buruk kawasan tersebut. Tetapi, 9 sari 30 aset di kawasan tersebut, masih belum dikelola oleh pemkot.

    Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti berharap, agar aset-aset yang ada tidak mangkrak. Hal itu untuk mencegah terjadinya kembali praktik prostitusi di kawasan tersebut.

    Dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022), Reni mengakui, bahwa suasana eks lokalisasi Dolly telah banyak berubah, mengalami perkembangan dengan adanya geliat para pelaku usaha hingga UMKM.

    Baca juga :  Dandan Omah MBR di Surabaya Sudah Capai 300 Unit

    “Kawasan Dolly berkembang dan mengalami perubahan yang memacu daerah ini lebih tumbuh dan berdaya. Lebih dekat, wujudnya dapat dilihat melalui geliat para pelaku usaha hingga menjamurnya UMKM,” katanya.

    Untuk itu, pihaknya turut mengapresiasi dan mendukung seluruh lapisan masyarakat yang telah berjuang agar berbenah dan mengikis stigma Dolly di masa lampau.

    “Saya melihat bahwa upaya masyarakat sendiri seperti tokoh masyarakat, LPMK, RT, RW, ibu-ibu kader, pelaku UMKM untuk membangun wilayah ini (Dolly) untuk terus berubah maju saya kira semangatnya luar biasa,” kata Reni.

    Hanya, untuk memutus mata rantai praktik prostitusi, ia mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih khususnya pada aset Pemkot Surabaya. Ia meminta agar bangunan aset Pemkot Surabaya yang terbengkalai di kawasan Dolly dimanfaatkan untuk masyarakat.

    Baca juga :  Ciptakan Ekosistem Literasi, Guru di Surabaya Didorong Menulis Buku

    “Saya mendorong aset di eks lokalisasi Dolly ‘zero mangkrak’, jadi tidak ada satupun yang mangkrak,” ujarnya.

    Reni menilai bahwa keseriusan Pemkot Surabaya untuk terus memberikan perhatian pada aset yang terbengkalai diharapkan turut memacu pemanfaatan aset-aset di Dolly agar ‘zero mangkrak’. Sebab, dari 30 aset Pemkot Surabaya yang berada di kawasan tersebut, 9 di antaranya masih belum dikelola secara maksimal.

    “Banyak juga yang sudah termanfaatkan, untuk taman, untuk lapangan futsal, untuk rumah pemberdayaan, untuk tempat produksi sepatu, dan lain sebagainya,” kata Reni.

    Pengelolaan secara berkelanjutan berupa monitoring aset secara berkala juga perlu dilakukan. Agar bisa memaksimalkan manfaat dari aset yang ada di kawasan tersebut.

    Baca juga :  Diikuti 131 Peserta, Pegadaian Kanwil XII Surabaya Sukses Gelar Khitanan Massal

    “Yang sudah termanfaatkan pun juga harus dievaluasi, optimalisasinya seperti apa agar benar-benar berdampak pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Reni.

    Selain Dolly, ia juga mengingatkan pengelolaan aset negara di eks lokalisasi lainnya yang ada di Surabaya.

    Sementara itu, terkait pencegahan terjadinya prostitusi terselubung, Camat Sawahan, Kota Surabaya, M Yunus memastikan, pengawasan rutin dilakukan. Selama ini jajarannya rutin melakukan patroli tiga pilar di lapangan, diikuti jajaran Satpol PP, TNI, dan kepolisian setempat.

    Namun, ia megakui ada oknum yang ingin memanfaatkan waktu lengahnya petugas. Oknum itu diduga menawarkan praktik prostitusi terselubung saat petugas lengah.

    Karena itu, Yunus mengaku mengambil tindakan pengamanan dua titik. Malam hingga subuh, petugas dibagi untuk PAM di Jalan Putat Jaya Lebar B serta pertigaan Jalan Kupang Timur. Kekuatan Satpol PP bisa 24 jam dan dibagi tiga shift. (*)

    Reporter : wetly

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan