MALANG (WartaTransparansi.com) – Surya Dharma Paloh menyampaikan orasi ilmiah promovendus di FISIP Universitas Brawijaya, Malang dengan tema ‘Meneguhkan Politik Kebangsaan”. Dalam orasinya tersebut, Paloh menyampaikan diantaranya menyinggung politik identitas, menyambut tahun politik 2024, hingga persatuan bangsa Indonesia.
“Dalam demokrasi, sistem kekuasaan diatur sedemkikian rupa, sehingga terjadi perimbangan dan sirkulasi kekuasaan. Peralihan kekuasaan pun diatur sedemikian rupa sehingga terjadi secara berkala dan diselenggarakan secara terbuka, sehingga memungkinkan bagi setiap pihak memiliki kesempatan yang sama. Namun demikian, dalam sistem yang demikian pun masih kerap terjadi kondisi yang dinilai tidak fair dan perilaku yang menyeleweng,” ujar Surya Paloh di gedung auditorium Samantha Krida kampus Universitas Brawijaya, Malang, Senin (25/7/2022).
Perilaku yang dipandang menyeleweng dalam kontestasi demokrasi merujuk pada penggunaan segala cara demi tercapainya kemenangan dan kekuasaan.
“Alih-alih mewujudkan proses peralihan kekuasaan yang fair dan bermartabat, praktik penyelewengan ini hanya akan membuat proses peralihan kekuasaan bernuansa perebutan kekuasaan,” ujarnya.
Surya Paloh yang juga Ketua Umum DPP Partai NasDem menambahkan, pemilu pun tidak lagi menjadi ruang bagi terlaksananya sirkulasi kekuasaan yang demokratis, melainkan ajang adu siasat dan kelicikan berkompetisi.
“Alih-alih menjadi ruang pendidikan politik, pemilu hanya menjadi ajang perselisihan dan konflik. Hingga pada akhirnya, pemilu bukan lagi bagian dari upaya mencari solusi atas masalah-masalah bangsa, akan tetapi malah menjadi problem baru bagi negara,” tuturnya.
Surya Paloh menyampaikan persoalan bangsa saat ini yang belum terselesaikan, dan memberi dampak lebih buruk dalam kehidupan bersama.
“Pertama, persoalan polarisasi sosial dan kebencian yang merupakan dampak dari kontestasi politik yang menggunakan eksploitasi politik identitas di berbagai lapisannya,” katanya.
“Kedua, situasi pasca pandemi Covid-19 yang tidak hanya telah mendisrupsi beberapa sendi kehidupan sosial dan kesehatan individu, namun juga menghadirkan krisis keamanan, pangan dan energi dunia,” tambahnya.
Menuju kontestasi nasional yakni, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024, telah dihadapkan pada situasi yang semakin dinamis dari waktu ke waktu. Pemilihan umum merupakan keharusan sebagai wujud dari praktik demokrasi elektoral.
“Persoalannya, satu dasawarsa terakhir ini kita melihat hadirnya proses politik yang rawan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Surya Paloh.
Katanya, ada yang terasa kebablasan dalam praktik politik kekuasaan di bangsa ini. Semua pihak seperti merasa sah melakukan segala cara untuk memenangkan kontestasi itu.
“Padahal, kontestasi kualitas kehidupan republik di mana konstitusi adalah pegangan sekaligus panduannya. Inilah nilai utama yang harus dipegang oleh semua pihak yang terlibat, sehingga pemilu menjadi perwujudan upaya memperbaiki kehidupan bersama secara berkelanjutan,” terangnya.
