SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengingatkan anak buahnya untuk berkomitmen dalam kontrak kinerja.
Untuk itu, ia meminta setiap 6 bulan sekali, output dan outcome pejabat pemkot disampaikan ke media massa. Baik itu hasil kinerja Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat maupun Lurah. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemkot dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
“Kontrak kerja kita sampaikan ke media. Mulai bulan depan Kepala PD harus menyampaikan hasil kontrak kinerja itu ke media massa. Sehingga ada keterbukaan dan bukan untuk menjatuhkan,” tegas Eri, Rabu (25/5/2022).
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyatakan, ingin membangun Kota Pahlawan dengan melibatkan semua pihak. Makanya, ia ingin supaya output dan outcome pejabat disampaikan ke publik agar mereka juga dapat memberikan evaluasi dan penilaian.
“Karena saya ingin membangun Kota Surabaya ini dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Mulai dari pers, stakeholder, DPRD, maupun elemen masyarakat,” tandasnya.
Eri juga mengajak media massa untuk bersinergi dalam membangun Surabaya. Berharap, media massa menjadi penyambung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Saya inginnya jurnalisme ke depan ini bisa mengubah Indonesia, bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Jadi, sampaikan berita itu secara faktual tanpa memberikan tambahan dan pengurangan,” tuturnya.
Karena menurutnya, jurnalisme juga memiliki peran penting terhadap kemajuan dan pembangunan kota. Bahkan pula jurnalisme juga dapat menjadi penyebab kehancuran jika informasi yang disampaikan itu tak sesuai dengan fakta.
“Terus sampaikan kebenaran informasi kepada masyarakat. Saya berharap jurnalisme ke depan turut serta membangun kota ini melalui kalimat dan lisan yang dapat memberikan semangat,” pesannya.
Di lain hal, Eri mengungkapkan, sekarang ini pihaknya tengah menyiapkan sebuah sistem pengangkatan jabatan. Sistem tersebut bersifat terbuka dan dapat diketahui publik. Nah, salah satu indikator penilaian dalam sistem itu adalah output dan outcome Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya.
“Sekarang saya tengah membuat pengangkatan jabatan by sistem yang sifatnya terbuka. Jadi, semua hasil kinerja PNS itu terekam. Ini yang mau saya bentuk,” ungkapnya.
Ia berharap, siapapun wali kotanya nanti, sistem penilaian pejabat tersebut dapat terus berjalan. Sehingga kenaikan jabatan PNS Pemkot Surabaya bukan karena faktor kedekatan dengan wali kota, melainkan berdasarkan hasil kinerja.
“Makanya saya bilang kepada teman-teman bahwa mendekati saya karena tujuan tertentu itu salah. Karena saya melepaskan jabatan seseorang bukan karena suka atau tidak, tapi melihat hasil output dan outcome kinerja pejabat tersebut,” tukasnya. **