Aksi ini bukan semata-mata proyek. Tapi harus menjadi gerakan pemerintah bersama masyarakat. Kalaulah disebut proyek, ini merupakan proyek jangka panjang atau proyek generasi.
Menurut mantan Direktur Eksekutif Centre for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya – lembaga pemikir yang menjadi mitra Pemprov Jatim jaman Guberur Imam Oetomo – proyek atau aksi semacam ini sudah sering kali dilakukan. Misalnya rebosiasi hutan. Tapi yang sering terjadi, proyek semacam ini tidak jelas kelanjutannya. Awal-awal saja kelihatan giat, penuh semangat tapi cepat sekali hilang tanpa kabar. Berhenti menjadi jargon semata.
“Saya kira pernyataan Pak Menko PMK Muhadjir Effendy agar aksi ini tidak berhenti menjadi jargon merupakan ajakan atau otokritik agar kalangan pemerintah melakukan instropeksi, atau istilah Jawa mulat salira hanggroso wani,” katanya.
Aziz mengatakan, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang kaya jargon. Mulai dari pusat sampai daerah hebat membuat jargon. Misalnya, keadilan untuk semua, kesejahteraan rakyat, maju bersama. Tapi jargon-jargon itu berhenti sebagai wacana politik. Tetapi sangat sulit terwujud dalam kenyataan sosial dan ekonomi.
Otokritik Muhadjir ini baru berarti jika mampu menggoyang pemerintahan. Bukan menggoyang masyarakat dan kalangan pencinta lingkungan. “Kunci aksi tanam pohon ini pada keberlanjutannya. Untuk itu harus ada aturan tertulis yang memayunginya. Harus ada pemegang otoritas yang bertanggung jawab,” kata editor buku Politik Indonesia Kini dan buku Republik Salah Kelola ini.(war)
