MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Pembayaran fee proyek didepan (sebelum pengerjaan) sebesar 12,5 % di era kepemimpinan Bupati Mojokerto MKP (Mustofa Kamal Pasa) akhirnya terkuak. Ini setelah saksi Eryk Armando Talla (kontaktor) mengakui telah membayar uang fee total Rp. 3,8 Milyar baru bisa mendapat progress pengerjaan untuk 6 proyek yang diterimanya. Keterangan ini diutarakan saat sebagai saksi pada Sidang lanjutan (TPPU) dan Gratifikasi dengan terdakwa Mustofa Kamal Pasa (MKP).
Pantauan di Ruang Candra PN Tipikor Surabaya pada JPU KPK telah menghadirkan 2 saksi via Zoom yakni Eryk Armando Talla yang saat ini berada di Lapas Cibinong, Bogor yang tersandung perkara gratifikasi mantan Bupati Malang Rendra Kresna.
Sedangkan saksi ke 2 Zainal Abidin yang menghadiri persidangan secara online dari Lapas Surabaya karena menjalani hukuman pidana kasus Gratifikasi.
Kesaksiannya, Eryk Armando Talla mengatakan, pada tahun 2015 dirinya pernah mendapatkan 6 paket pengerjaan proyek dari Pemkab Mojokerto. Untuk mendapatkan paket pengerjaan proyek ini, Eryk mengaku memberikan sejumlah uang ke Dinas PUPR Kab. Mojokerto.
“Janjihya sebanyak 8 paket (pengerjaan poyek) tapi yang dapat direalisakan hanya 6 paket. Proyek baru bisa dikerjakan setelah bisa melunasi fee proyek sebesar 12,5 % dari total nilai 6 proyek,”jelas Eryk di PN Tipikor Surabaya, Kamis (19/5/2022), malam.
Masih penjelasan Eryk, memberikan fee proyek ini kami lakukan secara bertahap. Yang pertama sebanyak Rp 1,5 M dikirimkan ke rekening atas nama CV Musika, milik MKP. Pembayaran ke 2 sebesar Rp. 1 Milyar dalm bentuk. Sedangkan pembayaran ke 3 untuk kekurangannya berupa uang tunai Rp. 126 juta diterima staf CV Musika yakni Syamsul Arif.
Selain menyerahkan sejumlahuang ke MKP, lanjut Eryk (Karyawan PT Enfis Nusantara), dalam pengakuan di hadapan JPU juga mengaku harus menyerahkan uang lagi (termasuk fee proyek) sebesar 1 Milyar, dan pembayaran di lakukan 2 kali.
Penyerahan pertama sebesar Rp. 750 juta, diberikan ke salah satu staf PUPR di belakang parkir Kantor Dinas PUPR Kab. Mojokerto. Sedangkan kelengkapan untuk pembayaran kekuranganya diserahkan di Peringgitan Kab. Mojokerto.
“Fee nya sebanyak 12,5% dari proyek yang akan dikerjakan. Sedangkan untuk total nominal Rp 3,8 M. Setelah saya selesaikan membayar uang tersebut, barulah ada progres pengerjaan,”jelas Eryk.
Menurut Eryk, yang mengerjakan 6 proyek ini, menggunakan PT Antigo Agung Pamenang, PT Satria Andalan Budi dan juga menyewa bendera. “Saya hanya karyawan dan sya hanya disuruh pak Hendra,” tukas Eryk.
Sementara itu, Zainal Abidin (Mantan Kadis PUPR) Kab. Mojokerto dihadapan JPU mengatakan jika dirinya hanya mengetahui proyek yang dikerjakan Eryk dan Hendrawan yang ada di wilayah Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto. Sedangkan pengerjaan proyek lainnya, diluar Kec. Kemlagi tidak mengetahuinya.
Masih kata Zaenal, mengetahui keterangan Eryk pernah menyerahkan uang fee proyek ke DPUPR lewat stafnya di halaman parkir belaang kantor. Mantan Kadis PUPR membantah bah dirinya tidak pernah menerima uang dari Eryk.
Secara terpisah, Mustofa Kamal Pasa (MKP) mengatakan uang yang dibayarkan Eryk bukanlah fee proyek melainkan pembayaran hutang Hendrawan kepada CV Musika. “Si Eryk tidak tau apa-apa. Pembayaran uang itu, bukan uang fee, tetapi pembayaran hutang Henda (bos Eryk) kepada kepada CV Musika,” tuturnya. (gia)