Sabtu, 20 Agustus 2022
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaTerungkap Ada Dugaan Tunjungan Plaza 5 Tak Miliki SLF 

    Terungkap Ada Dugaan Tunjungan Plaza 5 Tak Miliki SLF 

    SURABAYA (WartaTransparansi.com ) – Pasca insiden kebakaran Tunjungan Plaza (TP) 5 Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi perizinan telah menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pemilik gedung di Surabaya, dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang pemkot Surabaya (DPRKPCKTR) pada Selasa (20/04/2022).

    Dalam rapat tersebut digelar, karena adakmnya dugaan bahwa gedung Tunjungan Plaza (TP) 5, tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

    Ali Murtadlo sekretaris DPRKPCKTR pemkot Surabaya mengungkapkan, mayoritas gedung pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza tidak memiliki SLF.

    “TP 5 yang kebakaran punya Ijin Layak Huni (ILH) namun kadaluarsa sejak Januari 2021. Sedangkan di TP 6 sudah ada SLF. Namun baru kali ini, TP 1 sampai TP 4 mengajukan SLF yang awalnya mereka tidak punya. Jadi TP 1 sampai TP 5 belum punya SLF,” terangnya.

    Baca juga :  Eri Cahyadi Janji Bahagiakan Veteran di Kota Surabaya

    Ia mengaku, pihaknya sudah memberikan teguran kepada pihak pengelola gedung.
    “Jadi SLF itu wajib dimiliki setiap gedung. TP 1,2,3,4,5 sedang mengajukan proses semoga cepat keluar ijinnya,” katanya.

    Di tempat yang sama, anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i menyatakan, dari rapat dengar pendapat tersebut terungkap ada 51 gedung di Surabaya tidak memiliki SLF walaupun pemerintah sudah melayangkan teguran .

    “Ada yg memang ijinnya sudah mati, dan ada yg memang tidak mempunyai ijin layak huni. Ada 51 yang sudah mendapat teguran dari pemerintah kota,” ungkap politisi Partai Nasdem ini.

    Imam menegaskan, agar pemerintah kota tidak main- main menyikapi masalah perijinan. Karena menyangkut keselamatan nyawa seseorang, salah satunya terjadinya kebakaran TP 5 .

    Baca juga :  Dwiki Jadi Komandan Upacara HUT RI Ke-77 di PDIP Surabaya

    “Kami berharap teguran itu tidak hanya formalitas. Kalau sudah teguran 1 dan teguran kedua dilakukan, kalau mereka tidak punya SLF, kita minta Satpol PP untuk menyegel tempat itu sampai sampai SLF nya terbit,” tegasnya.

    Ia berharap pemkot Surabaya bisa membuktikan untuk bersikap tidak pandang bulu.

    “Jangan kemudian karena pengusaha dekat dengan kekuasaan, mereka ini mendapat perlakuan istimewa. Harus diperlakukan sama dengan pelanggar lainnya,” pintanya. (Dji)

    Reporter : Sumardji

    Penulis :

    Editor :

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan