BLITAR (WartaTranparansi.com) – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok masyarakat sasaran keuangan inklusif.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama stakeholder keuangan inklusif telah menyusun skema sinergi dan kolaborasi mendukung inklusi keuangan khususnya bagi segmen Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga PMI yang merupakan salah satu kelompok masyarakat sasaran keuangan inklusif sebagaimana amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Erdiriyo, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Blitar, Rabu (13/4/2022), menekankan bahwa keuangan inklusif merupakan komitmen pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasonal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program pemberdayaan melalui klaster peternakan dan usaha kreatif bagi Purna PMI dan Keluarga PMI merupakan implementasi yang nyata dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif sekaligus komitmen kuat dari pemerintah pusat maupun daerah, asosiasi, dan industri dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Erdiriyo.
Dalam rangka suksesi keuangan inklusif Menko Perekonomian menggandeng Perkumpulan Tenaga Kerja Purna (Pertakina) yang berfokus pada pengembangan usaha-usaha kelompok bagi Purna PMI di bidang peternakan, pertanian, jasa, produk olahan, dan jasa untuk lebih berdaya saing dan mencapai kemandirian.
“Kolaborasi ini harapannya dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia agar ketika kembali ke tanah air para pahlawan devisa dapat berdaya guna. Pergi sebagai migran, pulang menjadi juragan,” pungkas Erdiriyo.
Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mendukung pemberdayaan bagi purna PMI dan keluarga PMI melalui klaster berbasis peternakan dan komoditas.
“Sebagai daerah asal PMI tertinggi ketiga, Kabupaten Blitar kian gencar memaksimalkan potensi dari purna PMI dan keluarga PMI melalui program kewirausahaan dan OVOP (one village one product),” ujar Mak Rini
Turut hadir dalam FGD ini Sekretaris Daerah Blitar, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Hj. Mitroatin, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia Afrika BP2MI Farid Ma’ruf, Pimpinan OPD Kabupaten Blitar terkait, Ketua Pertakina, Direksi Bank BJB, Jamkrindo, Pegadaian, dan CJM. (min)
Reporter : Amin Istighfarin
Sumber : WartaTransparansi.com