Khofifah menjelaskan bahwa OPOP di Jatim telah berkembang dengan baik. Bahkan telah memiliki Training Center of OPOP yang menargetkan satu juta wirausaha santri dan 1.000 produk pada 2024 mendatang. Oleh sebab itu, Khofifah berharap agar apa yang sudah dikembangkan di Jawa Timur bisa dikembangkan di Kalimantan Selatan.
“Kami akan membangun kemitraan dengan Dinas KUKM dan Disperindag di sini untuk mengembangkan OPOP. Harapannya adalah mereka nantinya bisa berseiring dengan ekosistem ekonomi digital yang telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.
Program _advance_ semacam ini disebutnya juga sejalan untuk memenuhi target pemerintah pusat akan belanja PBJ melalui APBD sebesar Rp 400 T. Gubernur Khofifah mengajak Kalsel untuk membangun format-format menstandardisasi seluruh produk KUMKM. Selain itu juga diperlukan identifikasi dari komponen-komponennya untuk mengetahui secara pasti bahwa ini produk dalam negeri.
“Indonesia dengan jumlah penduduk lebih 273 juta merupakan market yang besar dan tentu potensinya besar pula untuk terus kita tingkatkan . Kolaborasi, kemitraan dan sinergi adalah kata kunci untuk bisa membangun penguatan ,” tambah Gubernur Khofifah.
Sementara itu, hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan terima kasih atas semangat yang ditunjukkan Jawa Timur dalam membangun kerjasama yang baik bagi kedua provinsi.
“Kalsel menyambut positif kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur, atas terselenggaranya Misi Dagang hari ini,” ujarnya.
Kedekatan wilayah dan kerjasama yang terjalin lama disebutnya sebagai faktor perekat hubungan Jatim dan Kalsel. Bahkan Jatim tercatat sebagai tiga besar dalam penjualan dan pembelian komoditas di Kalsel. Berdasarkan data BPS pada tahun 2021 penjualan ke Jatim mencapai Rp 6,4 T sedangkan pembelian dari Jatim mencapai Rp 5,2 T.
“Diharapkan nilai tersebut bisa terus naik dari tahun ke tahun. Dan melalui kegiatan ini juga diharapkan bisa terus mengambil manfaat bagi dan dari kedua wilayah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini turut dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemprov Jatim dan Pemprov Kalimantan Selatan oleh Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal pembangunan di kedua wilayah.
Tak hanya itu, dilanjutkan pula dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OPD Prov. Jatim dan Prov Kalsel yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi Dan Ukm, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.
Selain OPD, penandatanganan PKS juga dilakukan oleh di lembaga non pemerintah Jatim yaitu PT. Jamkrida, PT. JGU Jatim, KADIN Prov Jatim dan Prov. Kalsel, HIPMI Prov Jatim dan Prov. Kalsel, serta IWAPI Prov Jatim dan Prov. Kalsel.
Turut hadir dalam gelaran Misi Dagang dan Investasi kali ini, Ketua Komisi B DPRD Prov. Jatim Alyadi Mustofa, Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah, Ketua Kompartemen Organisasi KADIN Indonesia Iwan Kamadi, jajaran Ka OPD Pemprov Jatim terkait serta jajaran pimpinan BUMD Jatim yang melakukan penandatangan PKS. (min)
