Terakhir Mas Dhito menambahkan, pihaknya sama sekali tidak melarang aktivitas penambangan. Namun demikian, penambangan itu harus tertib perizinannya terlebih dahulu.
“Sebab, bila terjadi kerusakan jalan, pemerintah bisa meminta pertanggungjawaban perusahaan melalui program CSR untuk perbaikan jalan,”harapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto yang juga menghadiri pembukaan Musrenbang RKPD 2022 itu menyampaikan, Pemerintah Kabupaten diharapkan memaksimalkan peningkatan jalan strategis antar kecamatan, antar desa serta desa dengan ibu kota kecamatan untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Bertepatan dengan kehadiran perwakilan Pemerintah provinsi Jawa Timur, Dodi menyampaikan pula aspirasi masyarakat dimana banyak jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang berada di Kabupaten Kediri rusak parah. Kondisi itu, tak dipungkiri juga menyulitkan kepolisian dalam menangani angka kecelakaan akibat faktor jalan.
“Mohon izin Mas Bup, beban kami di APBD sangat berat, mestinya jalan-jalan yang menghubungkan Kediri-Blitar dan sebagainya yang masih menjadi kewenangan kabupaten ini harus sudah dilimpahkan menjadi kewenangan provinsi. Karena ini menghubungkan antar kabupaten,” paparnya.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun Eddy Supriyanto mengatakan, pihaknya siap membantu gubernur dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan pengembangan lainnya.
Mengenai kondisi jalan antar kabupaten sebagaimana disampaikan ketua DPRD Kabupaten Kediri, pihaknya mengaku akan menindaklanjuti hal itu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten. Ungkapnya. (ABI)
