“Di sana banyak dijumpai antrean warga untuk membeli minyak dengan menggunakan KTP dan ada pembatasan. Miris sekali ini terjadi di Indonesia mengingat lumbung dari bahan baku minyak goreng ada di sini,” jelasnya.
Suyatni mensinyalir ada ketidakberesan dalam jalur distribusi di Jatim. Harus ada audit akurat dalam pendistribusian minyak goreng di Jatim. Harus ada tindakan tegas jika dijumpai penyimpangan. Pemerintah harus tegas misalnya ijinnya dicabut atau diproses hukum.
Selama tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk melakukan evaluasi pendistribusian di lapangan, bisa dikatakan bagaikan bumi dan langit. ”Kenyataan di bawah langka keberadaannya. Perlu ada langkah konkret pengawasan pendistribusian minyak goreng di lapangan,” tuturnya. (min)
