SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Menyemarakkan Hari Pers Nasional (HPN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur menggelar seminar nasional dengan tema “Peran Pemerintah dan Dunia Usaha Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng”. Brlangsung secara online dan offline di Balai Wartawan Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya, Rabu (9/2/2022).
Menghadirkan I Gusti Ketut Astawa, S.Sos., M.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai key-note speaker. Narasumber, Togar Sitanggang selaku Waketum 3 GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Sahat Sinaga selaku Direktur Eksekutif GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), dan Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si. selaku pakar ekonomi Universitas Airlangga.
Dalam sambutannya, Ketum PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, menginginkan pers untuk menjadi penengah antara masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga minyak goreng dengan sejumlah pihak, khususnya pemerintah sebagai regulator, GAPKI, GIMNI, dan para pelaku usaha minyak nabati di Indonesia untuk merumuskan solusi terbaik demi kestabilan harga minyak goreng di pasar domestik.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Pada tahun 2019, Index Mudi pun mengemukakan bahwa produksi sawit Indonesia pada tahun 2019 mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan 3,61 persen per tahun.
Namun sejak diterbitkannya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada 13 Januari lalu, membuat harga minyak goreng di Indonesia melonjak.
Sementara itu, Togar Sitanggang, meminta pemerintah untuk mengawasi jalur distribusi yang menurutnya menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan minyak goreng di berbagai wilayah di Indonesia.
“GAPKI sendiri sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terjadi di daerah-daerah, salah satunya di Surabaya. Minyak kami dapat masyarakat jumpai di salah satu supermarket yang ada di Tunjungan Plaza Surabaya dengan harga yang normal,” katanya.
Senada dengan Togar, Sahat Sinaga menyatakan bahwa permasalahan distribusi menjadi momok bagi pelaku dan juga masyarakat.
“Untuk minyak dengan kemasan sederhana dengan harga Rp 14.000, dan minyak curah, Pemerintah harus bisa pastikan bahwa distribusinya lancar. Kita pastikan itu dulu, untuk minyak goreng premium jika dilepas dengan harga tinggi menurut saya tidak masalah,” ujar Sahat.
