Sedangkan Imron Mawardi, menegaskan bahwa pemerintah harus menginvestigasi apa yang menjadi penghambat distribusi ini.
Imron meminta Pemerintah untuk mencari tau ketika regulasi DPO dan DMO ini diterbitkan, apakah pasokan ini terhambat di masalah prinsipal (pabrik) atau “hilang” saat distribusi.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian dari pemerintah bahwa pasokan minyak ini aman, bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari rumah tangga hingga usaha industri yang bergantung pada minyak goring,” tegasnya.
Bagi Imron, untuk kebutuhan rumah tangga, maupun usaha baik kecil atau besar, yang penting adalah adanya pasokan meskipun harga agak mahal daripada harga murah tapi pasokan tidak ada sama sekali.
Sedangkan I Gusti Ketut Astawa, selaku perwakilan dari pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengkaji regulasi DMO dan DPO serta distribusi akibat perubahan regulasi yang saat ini ditengarai menjadi penyebab dari melambungnya harga minyak goreng di pasar nasional.
Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga akan terus mengupayakan cara untuk memenuhi pasokan minyak goreng domestik, sambil menentukan langkah terbaik untuk membuat kebijakan yang nantinya akan berpihak untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah Kemendag telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter. Sedangkan untuk kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter.
“Dari hasil seminar ini, Kemendag akan mencatat semua masukan yang telah diutarakan oleh asosiasi mewakili masyarakat dan pengusaha untuk nantinya dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan yang akan menguntungkan semua pihak,” tutup I Gusti Ketut Astawa. **
