“Semuanya harus turun ke masyarakat, makanya ketika membuat anggaran harus mengetahui kondisi warganya. Ketika dinas meminta data stunting, data gizi buruk, data MBR, maka yang harus mengerti adalah kelurahannya,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa semua kontrak kerja yang berhubungan dengan output dan outcome Kepala Dinas, Camat, dan Lurah, akan ditandatangani pada minggu keempat bulan Januari 2022.
“Saya minta E-Project Planning-nya harus selesai di minggu kedua bulan Januari 2021 dan semua proyek, serta kegiatan yang fisik dan non fisik yang sifatnya tidak perbulan pertanggungjawabannya, itu harus 100 persen berhenti di bulan November. Kecuali untuk kegiatan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) dan kegiatan revisi,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa para Staf Ahli Wali Kota yang akan menilai laporan output dan outcome dari seluruh staf itu. Apabila tidak berjalan, maka Wali Kota akan mencopot Kepala Dinas, Camat, Lurah dan lainnya. Sebab, kontrak kinerja tersebut dibuat dengan jelas, terukur, dan terbaca.
“Ketika saya mencopot njenengan (anda), itu berdasarkan tidak sesuainya output outcome-nya njenengan (anda) di kontrak kinerja. Ketika tidak sesuai, njenengan (anda) harus mundur, saya meminta tim anggaran membuat output outcome-nya sampai detail dan berbeda dari sebelumnya,” katanya.
Di sisi lain, Eri juga meminta adanya regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurut dia, ketika ada pejabat yang hendak purna tugas (pensiun), maka harus melepas jabatannya dan memberikan kesempatan, serta dorongan kepada generasi muda. Selanjutnya, dia juga membuat tagline baru yang menjadi pedoman untuk melayani seluruh masyarakat di Kota Pahlawan.
“Tagline kita adalah ‘Keluar Membawa Solusi’ dan setiap permasalahan yang masuk, maka keluar harus membawa solusi. Saya titip ini kepada njenengan (anda), karena itu akan menjadi catatan kinerja njenengan (anda),” ungkapnya. **
