Jumat, 21 Januari 2022
26 C
Surabaya
More
    OpiniTajukBudaya Korupsi Tradisi Jaga Kursi
    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    Budaya Korupsi Tradisi Jaga Kursi

     Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia 2021

    Salah satu kekuatan budaya korupsi di Indonesia karena sudah terlanjur basah bahwa kursi atau jabatan menjadi rebutan, bukan karena kemampuan tetapi karena kehebatan memberi segebok uang.

    Demokrasi kerakyatan dengan pemilihan kepala desa, kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota) bahkan sampai Presiden dan Wakil Presiden juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga DPR Daerah (DPRD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, tercium kuat bau aroma permainan uang.

    Membeli suara sebagai Money Politics dengan terang benderang, semakin menguatkan bahwa melakukan korupsi untuk mengembalikan modal “jual beli” suara pada saat pemilihan, juga menguatkan kursi atau jabatan ketika sudah merasakan, merupakan kemungkinan kecil mampu memberantas korupsi.

    Bahkan, begitu kuat di masyarakat bahwa selama pemilihan para pemimpin di eksekutif dan legislatif. Bahkan promosi jabatan penting di yudikatif juga berbau aroma uang sogokan. Maka semakin membudayakan bahwa korupsi sebagai tradisi guna melanggengkan kursi (baca, jabatan dan kedudukan).

    Kamis (09/12/21) bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021,
    Presiden Joko Widodo mengungkapkan, bahwa masyarakat masih menilai pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini belum baik. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri peringatan Hari Anti Rasua Sedunia di Gedung KPK Jakarta.

    Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalah kedua yang mendesak harus diselesaikan.
    Dimana sebuah survey nasional pada bulan November 2021, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan.

    Sedangkan tuntutan masyarakat
    urutan pertama yang diinginkan masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja, kemudian urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok.

    Penilaian
    masyarakat baik dan buruk terkait pemberantasan korupsi dalam proporsi seimbang. Dimana menilai sangat baik dan baik sebanyak 32,8 persen, yang menilai sedang sebanyak 28,6 persen, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3 persen.

    Sementara peringkat Indonesia di wilayah Asia bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih di posisi kurang baik.
    Singapura rangking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35 ini di Asia. Malaysia ranking 57 dan Indonesia masih rangking 102.

    Sebagaimana data BPS mengenai Index Perilaku Antikorupsi di masyarakat yang terus naik dan membaik. Tahun 2019 3,7 tahun 2020 di angka 3,84 dan tahun 2021 3,88. Artinya semakin tahun semakin membaik.

    Diketahui, Tranparancy International Indonesia (TII) pada tanggal 28 Januari 2021 merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami penurunan, yaitu melorot 3 poin dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020.

    Pendidikan model apa saja, ketika demokrasi masih memberi ruang korupsi menjadi tradisi penguatan kursi. Maka memberantas rasua rasanya masih sebatas retorika.

    Apalagi budaya di keluarga jaman sekarang, bukan menanyakan hasil kerja atau kekayaan dari mana asalnya? Tetapi mentargetkan kekayaan dari sumber apa saja, walaupun dengan cara membabi buta. Inilah jaman korupsi menjadi tradisi menjaga kursi.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan

    Mimpi “5 Besar” Olimpiade Menpora

    Penguatan Peremajaan PMI Jatim

    Renungan Hari Pahlawan