Selasa, 30 November 2021
25.6 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanHukumSengketa Tanah Tambakoso Memanas, Giliran Investor Lapor MA dan Jokowi

    Sengketa Tanah Tambakoso Memanas, Giliran Investor Lapor MA dan Jokowi

    SIDOARJO (WartaTransparansi.com) – Tidak terima dituding mencaplok lahan seluas 98.500 M2 di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, investor PT. Kejayan Mas (KM), melapor ke Ketua Mahkamah Agung dan presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Anthony Hartarto Rusli, bos PT KM didampingi Advokat Dr. Abdul Salam, SH, MH dan notaris Sujayanto, SH, MM, menyatakan, PT KM membeli sesuai prosedur dan aturan hukum senilai
    “Kami pembeli beriktikat baik dan telah melakukan pembayaran secara lunas, sesuai dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) No. 78, 80 dan 82 pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 43,7 miliar. Ada rinciannya (sambil menunjukkan bukti transfer dan foto penyerahan cek senilai Rp 1 miliar). Baik ke rekening pak Haji Musofaini atau ke pak Roiyan (Miftakhur Roiyan),” ungkap Anthony kepada rekan pers, Kamis (4/11/2021).

    Dilanjutkan Abdul Salam, bila upaya klien berupaya menempuh jalan terbaik dan hingga proses munculnya aanmaning No. 36/Eks/2021/PN. Sda pada 28 Oktober 2021 dari PN Sidoarjo. Hal itu, terkait proses hukum Perdata telah dimenangkan oleh PT. KM.

    “Maka, kami memohon kepada semua pihak untuk taat hukum. Bila ada upaya perlawanan, memang sah menurut hukum, monggo. Kami juga melapor dan mohon perlindungan hukum kepada Ketua MA dengan tembusan pak Jokowi. Bagaimanapun warga Negara apalagi investor harus dilindungi di mata hukum,” tandasnya.

    Sedang notaris Sujayanto, memastikan kalau proses kenotariatan mulai dari notaris Sriwati hingga dilimpahkan ke dirinya, sah dan sesuai prosedur.
    Saat disinggung tentang kasus pidana yang menyeret Sujayanto sebagai tersangka atas sangkaan pemalsuan surat pasal 263 KUHP, Sujayanto berpendapat itu hak melapor dan dirinya akan mengikuti proses hukum.
    “Saya sudah cek ke bu Sriwati dan BPN Sidoarjo, semua klir dank lien. Jadi, hingga proses perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke strata Sertifikat HGB atas nama PT Kejawan Mas. Soal akte PPJB tanggal 10 dan 11 Januari non identic, itu bukan kewenangan saya,” papar Sujayanto.

    Sebagaimana ditulis sebelumnya, Miftahur Roiyan, pemilik lahan dan ahli waris dari H. Musofaini, menandaskan, munculnya Aanmaning dari PN Sidoarjo patut diduga adanya permainan hukum dan keterlibatan mafia tanah. Alasannya, PT KM yang sekarang mengklaim sebagai pemilik dengan bukti sertifikat HGB No. 414, 413 dab 415 atas nama PT KM bukan pembeli beriktikat baik dan hanya memanfaatkan Agung Wibowo, saat ini ditahan dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

    “Saya dapat dukungan dari dulur-dulur dan jamaah untuk mempertahankan hak dan memang secara sah kami kuasai dan belum pernah dijual secara sah kepada siapa pun. Kalau PN Sidoarjo tetap memaksakan kehendak, kami akan tetap mencari keadilan dan melakukan perlawanan. Kami juga sidap mengadu ke Presiden Jokowi,” ungkap Roiyan didampingi rekan di lokasi sengketa, Ahad (31/10/2021).

    Lanjut Roiyan, putra dari pasangan Musofaini dan Elok Wahiba (pemilik obyek SHM No. 657 dan 931), bahwa lahan hampir seluar 10 Ha itu dibeli tahun 2007, dalam kondisi berupa tambak. Kemudian, tahun 2011, ada pihak investor berminat untuk membeli dan dilakukan pengurukan.
    Ternyata, terjadi wanprestasi dan dilakukan perjanjian perdamaian di Mapolda Jatim.

    “Itu proses lama. Dulu mau dibeli Rp 189 miliar, ada perjanjiannya. Setelah batal, muncul Agung, menyatakan siap sebagai pembeli prioritas dengan harga Rp 225-250 dengan termin pembayaran 5 kali dan proses jual-beli batal secara hukum, bila terjadi peralihan hak atas SHM No. 656, 657 dan 931. Ternyata, belum pelunasan muncul sertifikat HGB atas nama PT Kejayan Mas. Ini khan aneh,” ulasnya.

    Setelah ditelusuri, usai Agung mengirim surat pengunduran diri sebagai calon pembeli dan pengajuan pemblokiran SHM dicabut, tim mafia mulai bergerak. Usaha dari keluarga Musofaini yang telah melakukan pembatalan dengan Muhchin Karli hingga terbit Akta Persetujuan Pembatalan (APP) No. 76 untuk membatalkan PPJB No. 62 dan Surat Kuasa untuk Menjual No. 63 serta APP No. 77 untuk pembatalan PPJB No. 60 dan SK untuk menjual No. 61 antara Elok Wahiba dengan Anthony Hartanto Rusli, tanggal 10 Januari 2020, terungkap adanya dugaan pemalsuan dan rekayasa data.

    “Kok tiba-tiba muncul akta PPJB baru pada 11 Januari 2020 di notaris Sujayanto. Kami sudah melaporkan ke Polda dan ditindaklanjuti oleh Polresta Sidoarjo. Kami berharap bukan hanya Sujayanto yang menjadi tersangka, tapi semua pihak yang ikut berkomplot harus bertanggung jawab. Sebab, dari PPJB yang dipalsukan karena saya tidak pernah bertandatangan, sebagai syarat beralihnya SHM menjadi sertifikat HGB,” jelas Roiyan.

    Rekayasa semakin terbukti, ternyata SHM yang diserahkan seminggu setelah pembatalan PPJB di notaris Sujayanto, ternyata Aspal (asli tapi palsu). Penetapan Agung Wibowo Dkk sebagai tersangka, mengalami proses berliku. Janji adanya dana serta proses perdamaian hanya manipulasi dan tidak pernah terwujud.

    “Kami siap dicroscek, berapa dana yang memang telah kami ambil. Saya sudah meminta rekening Koran, memang ada dana masuk tapi beralih ke rekening Agung. Saya dan keluarga akan tetap menuntut keadilan,” pungkasnya. (mat)

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan