Minggu, 17 Oktober 2021
26 C
Surabaya
More
    OpiniTajukMengukur PPKM Level, Lebih Baik Berbasis "Kampung Tangguh”

    Mengukur PPKM Level, Lebih Baik Berbasis “Kampung Tangguh”

    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    Mengukur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Level 4 ke bawah, ternyata sangat membingungkan. Sebab perubahan regulasi dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2022, ternyata ada syarat baru dengan pencapaian vaksinasi lansia (lanjut usia).

    Walaupun Inmendagri 47/2021 tetap diikuti seluruh kabupaten/kota, tetapi sebagai upaya memulihkan dan membangkitkan kehidupan masyarakat menuju kenormalan baru, radanya kurang tepat. Bahkan terkesan hanya memberi syarat tanpa mau melihat kondisi riil di lapangan.

    Oleh karena itu, supaya kepastian PPKM Level dapat dipertanggungjawabkan, maka jauh lebih baik jika diserahkan kepada kelurahan/desa, yaitu menjadi tanggung jawab kampung. Tentu saja
    dengan basis data “Kampung Tangguh”.

    Dimana basis data pada “Kampung Tangguh”‘ dengan menghitung jumlah warga yang sudah divaksin, baru jumlah lansia (dengan menyebutkan prosentase), kemudian kepatuhan pemakaian masker, dan kehidupan normal baru perdagangan dan bisnis, terutama pelaku usaha mikro hingga menengah.

    Mengapa? Jika mengacu Imendagri 47/2021 dengan persyaratan lansia harus sudah vaksin di atas 60 persen lebih, maka tidak ada korelasinya dengan herd immunity (kekebalan kelompok/komunal) dengan capaian vaksinasi sekitar 70-76 persen.

    Diketahui, berdasarkan assessment Kementerian Kesehatan RI tanggal 5 Oktober 2021, Jawa Timur merupakan daerah yang telah masuk assesment level 1 berdasarkan 6 indikator yakni laju kasus dan kapasitas respon 3T. Dimana 24 Kabupaten Kota di Jatim masuk Asesment level 1 dan 14 Kabupaten Kota masuk Asesment level 2 di Jatim.

    Namun demikian, terdapat penyesuaian regulasi dalam Inmendagri 47/2021, dimana penerapan level PPKM tidak hanya berdasarkan assesment Kemenkes saja. Melainkan juga ada syarat baru yakni capaian vaksinasi secara umum, vaksinasi lansia dan penilaian berbasis aglomerasi, dimana daerah aglomerasi level PPKM nya akan mengikuti daerah aglomerasi dengan pencapaian terendah.

    Dengan penilaian baru tersebut, maka semestinya terdapat tiga wilayah di Jawa Timur yang masuk ke PPKM level 1 berdasarkan Inmendagri 47 Tahun 2021 yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto dan Kota Blitar. Hal ini berdasarkan kriteria cakupan vaksinasi Kota Surabaya dosis 1 sebesar 108.6 persen, dosis 2 sebesar 76.36 persen, vaksinasi lansia dosis 1 sebesar 92.15 persen dan dosis 2 sebesar 80.35 persen.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa bersyukur Kota Blitar berhasil masuk level 1 berdasarkan kualifikasi Inmendagri, karena Kota Blitar berdasarkan assesment Kemenkes sudah masuk level 1, ditambah pemenuhan syarat tambahan yakni capaian vaksinasi dosis 1 yang sudah lebih dari 70 persen dan lansia lebih dari 60 persen.

    Kamis (7/10/2021) Gubernur Khofifah saat menjelaskan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, menegaskan, cakupan vaksinasi di Kota Mojokerto untuk dosis 1 sebesar 129.71 persen, dosis 2 sebesar 83.94 persen, vaksinasi lansia dosis 1 sebesar 66.84 persen, dan dosis 2 sebesar 53.84 persen.

    Namun demikian, mengingat Kota Surabaya dan Mojokerto masuk dalam wilayah aglomerasi. Maka sesuai dengan regulasi baru di Inmendagri, maka level PPKM kota Surabaya dan Kota Mojokerto mengikuti pencapaian komulatif vaksinasi daerah aglomerasi , hal ini mengakibatkan Kota Surabaya dan Kota Mojokerto meskipun menurut asesment level Kemenkes dan PPKM Level seharusnya masuk level 1, tetapi karena dihitung secara aglomerasi menurut PPKM Level berdasarkan Inmendagri 47 tahun 2021 dengan pendekatan aglomerasi yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Kota dan Kabupaten Mojokerto, maka Surabaya dan Kota Mojokerto masuk dalam penerapan PPKM level 3 meski secara kriteria daerah seharusnya kedua daerah tersebut masuk level 1.

    Dengan demikian, maka didapatkan bahwa hanya Kota Blitar menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Jawa Timur yang juga satu- satunya kota yang berada pada PPKM Level 1 menurut kualifikasi sesuai Inmendagri 47 tahun 2021 untuk Wilayah Jawa dan Bali.

    Inilah ketimpangan dalam kebijakan, sehingga perlu segera melakukan analisa dan evaluasi (Anev) supaya kebijakan PPKM Level tidak menghambat suasana kehidupan menuju normal baru dengan memakai masker dan pengakuan vaksinasi melalui aplikasi pedulilindungi, yang sudah mampu menghidupkan hampir semua sektor kehidupan masyarakat setelah terpapar.

    Selain itu, regulasi baru dengan secara otomatis menurunkan PPKM Level 1 menjadi naik lagi ke Level 3, sangat merugikan untuk membangkitkan kehidupan masyarakat di semua sektor, yang notabene akan memulihkan ekonomi nasional dengan tetap menjaga protokol kesehatan minimal 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak dengan mengurangi kerumunan).

    Diperkuat data vaksinasi sudah mencapai 70 persen lebih tanpa mensyaratkan khusus lansia. Sebab kehidupan normal baru sudah mulai menyatu dan saling bahu membahu. Jika tiba-tiba terganggu kembali, maka akan merugikan kelangsungan hidup seluruh anak negeri.

    Tim Satgas Covid-19 Kementerian Dalam Negeri wajib melakukan Anev, menghitung untung rugi dalam menjaga semangat rakyat, sebelum semua justru akan menjadi stagnan karena kebijakan kurang berpihak kepada kebenaran hakiki dengan potret kampung sejati yang sudah tertata secara tertib dan disiplin sebagai “Kampung Tangguh”. (*)

    Reporter :
    Penulis : Djoko Tetuko
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan