SIDOARJO (WartaTransparansi.com) – Rawan terjadi berbagai persoalan seputar wakaf, membuat Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Sidoarjo, meminta para nadzir untuk tertib administrasi dan pelaporan.
Ketua BWI Kabupaten Sidoarjo, H. Ruhu Syahid Thoha, SPd, menegaskan salah satu tugas penting dari BWI adalah mensosialisasikan keberadaan wakaf dalam kepentingan umat dan memahamkan kepada para nadzir baik perorangan atau badan hukum sebagai pemegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf.
“Selama ini, setelah keberadaan BWI menjadi bagian penting dalam manajemen berwakafan, ternyata keberadaan nadzir belum berjalan dan berfungsi maksimal. Hal yang paling menonjol, melakukan tertib administrasi dan pelaporan ke BWI. Jadi, saya minta kepada para nadzir untuk tertib administrasi dan pelaporan,” ungkap Ruhu Syahid Thoha, di sela-sela acara penyerahan 11 SK Nadzir perorangan dan badan hukum di kantor BWI yang masih ndompleng di Kemenag Sidoarjo, Kamis (7/10/2021).
Lanjut Abah Ruhu, sapaan akrabnya, nadzir ini merupakan pemegang amanah yang mempunyai tugas menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Sesuai UU No. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4), tentang Wakaf menjelaskan, nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.
“Tugas yang sering terabaikan adalah memakmurkan tempat dan umat di sekitarnya. Mungkin masjid, musholla, langgar atau tempat pendidikan dikelola dengan baik secara fisik dan megah. Tapi, ketika ada jamaah yang membutuhkan uluran tangan malah tidak mendapatkan perhatian. Jadi, nadzir harus mampu menjalankan manajemen wakif dengan baik. Selain memakmurkan tempat juga jamaah dan umat di sekitarnya,” ulasnya.
Didampingi Sekretaris BWI Kabupaten Sidoarjo HM. Sholehuddin, MAg dan Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum HS. Makin Rahmat, SH, MH, membenarkan, bila potensi terjadinya perselisihan dan gesekan terhadap lahan atau harta wakaf, ketika penerima amanah (Nadzir) dan ahli waris wakif belum memahami harta yang telah diwakafkan sudah terputus.
“Persoalan mencuat ketika obyek atau harta wakaf bernilai tinggi dan sangat komersial, sehingga tertib administrasi yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal, karena masalah ketidaktahuan, ambil jalan pintas atau pengaruh tokoh masyarakat, sehingga menjadi blunder di kemudian hari. Maka, semua harus mulai dibenahi,” tandas abah Ruhu Sahid dan Sholehuddin.
Dalam penyerahan 12 SK Nadzir secara marathon tersebut, tercatat, Nadzir MWCNU Balongbendo, Nadzir MWCNU Wonoayu, Nadzir MWCNU Sedati, atas nama nadzir perorangan Hasan Bisri Wonoayu, dan Moch. Achyat BA.
Berikutnya, Wakif Musholla An-Nur, Nadzir Musholla An-Nur, Wakif dan Nadzir Musholla Al Rosidi, Wakif dan Nadzir Musholla Nurul Iman Sepanjang, Wakil dan Nadzir Musholla Al-Wahyu Taman, Wakif dan Nadzir Musholla Al-Barokah Kureksasi, Waru.
Memang sesuai harapan dari Ketua Pelaksana BWI Prof. H Mohammad NUH, DEA, agar wakaf semakin berjaya di Indonesia perlu ada terobosan. Menjadikan wakaf sebagai lifestyle, meningkatkan literasi wakaf untuk menumbuhkan kesadaran publik, meningkatkan profesionalitas nadzir guna mencapau dampak maksimum penyaluran hasil wakaf kepada mauquf alaih serta memanfaatkan media untuk meningkatkan literasi wakaf. (mat)