Sistem Perekonomian Dinilai Tidak Pro Rakyat Miskin

Sistem Perekonomian Dinilai Tidak Pro Rakyat Miskin

Politisi PAN ini juga menilai, counter cyclical yang dilakukan dalam APBN 2020 ternyata tidak seindah seperti yang disampaikan pemerintah. Idealnya, model pembangunan yang dibuat harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Semua fakta ini terkonfirmasi dari data yang dirilis BPS dan Bappenas.

Dampak pandemi Covid-19, memang dirasakan semua lapisan masyarakat. Kondisi sangat berat terutama dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Bahkan, Kementerian PPN/Bappenas menyebut, akibat pandemi Covid-19 ada 26 persen tulang punggung keluarga yang berhenti kerja dan 50 persen mengalami penurunan pendapatan.

“Ini artinya ada 10-14 persen orang miskin di Indonesia. Terjadi pertambahan ketimpangan antara si kaya dan si miskin (rasio gini) bulan Maret 2021 sebesar 0,384 (naik dibanding Maret 2020 yaitu 0,381),” ungkapnya.

Di sisi lain, justru ada peningkatan pendapatan untuk golongan menengah atas (golongan mampu). “Harusnya, model pembangunan yang dibuat mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya,” pungkasnya. **