“Kami mohon maaf dan mohon izin Pak Kajati, semoga teman-teman kejaksaan tidak bosen membantu kami, karena kami akan terus mengirimkan surat permohonan non litigasi kepada Kejati Jatim. Teman-teman pemkot ini agak dredeg apabila jalan (melakukan pengamanan aset) tidak melihat anak buah Pak Kajati,” katanya.
Oleh karena itu, setelah aset ini kembali ke tangan pemkot, maka aset ini akan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan warga Kota Surabaya, misalnya bisa dibuat kantor kelurahan kembali atau kantor pelayanan lainnya.
“Karena ini letaknya di pinggir jalan raya, maka kita akan manfaatkan kembali untuk kepentingan warga Surabaya, supaya pelayanan semakin maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kejati Jatim Mohamad Dofir mengatakan penyelamatan atau pengembalian aset negara atau daerah menjadi perhatian khusus Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Banyaknya aset negara atau daerah yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tentu akan berimplikasi pada adanya kerugian negara.
“Untuk itu, Kejati Jatim dalam hal ini sangat berkepentingan dan berupaya untuk mengembalikan aset-aset negara atau daerah, karena dikuasai pihak-pihak lain secara illegal. Ini dilakukan dalam bentuk wujud turut serta mendukung dan membangun bangsa dan negara,” kata Dofir.
Sebenarnya, lanjut dia, yang paling penting dalam penyelamatan itu bukan nilainya yang kali ini sampai mencapai Rp 3 miliar atau lebih. Tetapi, semangat dari semua pihak dalam menyelamatkan aset tersebut. Ia juga bersyukur karena berkat sinergi antara jajaran Pemkot Surabaya dengan jajaran Kejati Jatim, akhirnya aset yang terancam lepas bisa kembali ke tangan pemkot.
“Jadi, apabila kami diberikan surat lagi untuk mengurus aset yang masih dikuasai pihak ketiga, kami siap untuk menyelesaikan,” tukasnya. **
